Amburadulnya daftar pemilih tetap (DPT) disinyalir karena ada operasi senyap (intelejen) dalam penyelenggaran pemilu. Pemerintah diminta bertanggungjawab atas masalah ini.

Sejumlah kalangan menilai RUU Rahasia Negara yang menutup akses informasi publik sangat bertentangan dengan prinsip Internasional HAM. Oleh sebab itu, perahasiaan informasi bagi publik itu harus dibatasi.

Tak hanya Prabowo dan Wiranto yang disebut-sebut, tetapi juga SBY yang saat itu menjabat Assospol Kassospol ABRI.

Dubes Malaysia berjanji akan menyampaikan kunjungan KKI ke Kerajaan Kelantan, Malaysia. KKI akan membantu mempertemukan Daisy dengan putrinya, Manohara Pinot.

Upaya PD untuk menggaet PDIP masih terus dilakukan. Namun, sejumlah mantan aktivis mahasiswa 1998, yang menjadi Caleg PDIP, justru meminta agar koalisi itu tidak dilakukan.

Upaya Partai Demokrat (PD) untuk menggaet Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih terus dilakukan. Namun ada dorongan dari internal PDIP untuk menghentikan rencana itu.

Alasan penyegelan tempat kegiatan Forum Keadilan Kelautan dan Perikanan (FKPP) di Malalayang oleh polisi dinilai tak jelas. Beberapa perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan mendatangi Mabes Polri untuk meminta penjelasan.

Meski aparat Poltabes Yogyakarta telah membubarkan Kongres Nasional  Golput, tokoh politik Sri Bintang Pamungkas tetap akan melanjutkan acara. Sri Bintang juga tetap akan tinggal di Yogyakarta hingga hari Minggu 10 Mei 2009.

Banyak warga negara kehilangan hak pilihnya pada Pileg 9 April lalu karena buruknya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Komnas HAM pun menilai telah terjadi penghilangan hak konstitusi pemilih secara masif.

Diperkirakan, sekitar 20 juta rakyat tidak bisa mengikuti Pemilu Legislatif kemarin karena namanya tidak masuk dalam DPT. Komnas HAM meminta Presiden SBY bertanggung jawab dengan meminta KPU untuk menyelenggarakan pemilu khusus.