detikNews

Neloe Bebas, Jaksa atau Hakimnya Gegabah

Majelis hakim PN Jakarta Selatan memvonis bebas ECW Neloe Cs. Pertanyaannya, siapakah diantara hakim dan jaksa penuntut umum yang gegabah?

Senin, 20 Feb 2006 16:16 WIB

detikNews

Neloe Bebas, Tragedi Nasional Buat Prestasi Kejaksaan

Tiga mantan direksi Bank Mandiri ECW Neloe Cs divonis bebas oleh PN Jakarta Selatan. Putusan ini jelas menampar wajah kejaksaan agung.

Senin, 20 Feb 2006 14:14 WIB

detikNews

PRD Setuju Hak Pilih TNI

Perdebatan soal pemberian hak pilih untuk anggota TNI/Polri masih terus bergulir. PRD setuju jika anggota TNI diikutsertakan dalam Pemilu 2009.

Sabtu, 18 Feb 2006 09:05 WIB

detikNews

Anggota Komisi I DPR Sayangkan 'Katebelece' Sudi ke Menlu

Kalangan DPR menyanyangkan surat katebelece Seskab Sudi Silalahi ke Menlu Hassan Wirajuda terkait renovasi gedung KBRI Kore di Seoul. Sudi dinilai telah melampui kewenangannya.

Jumat, 17 Feb 2006 10:24 WIB

detikNews

Ketua Komisi I DPR Setuju TNI Gunakan Hak Pilih pada 2009

Wacana penggunaan hak pilih TNI digulirkan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Wacana itu mendapat dukungan dari Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga.

Rabu, 15 Feb 2006 12:16 WIB

detikNews

Herman Prayitno Resmi KSAU Baru

Marsekal Madya TNI Herman Prayitno resmi menjabat sebagai KSAU menggantikan Marsekal TNI Djoko Suyanto. Sertijab dipimpin Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.

Rabu, 15 Feb 2006 10:10 WIB

detikNews

Korupsi, Kejati Bali Periksa Anggota DPR

Anggota DPR RI asal Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya diperiksa Kejati Bali sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi ABPD Bali senilai Rp 53 miliar.

Selasa, 14 Feb 2006 22:36 WIB

detikNews

Polri Belum Temukan Indikasi Korupsi Jarkom dan Alkom

Polri hingga saat ini masih belum bisa memutuskan adanya indikasi korupsi dalam pengadaan jaringan komunikasi (jarkom) dan alat komunikasi (alkom) 2001-2004.

Selasa, 14 Feb 2006 19:22 WIB

detikNews

Pemerintah Didesak Bikin Aturan Penggunaan Hak Pilih TNI

Wacana penggunaan hak pilih TNI dalam Pemilu 2009 sudah digulirkan. Beragam pendapat bermunculan. Salah satunya, pemerintah perlu membuat aturan main.

Selasa, 14 Feb 2006 15:26 WIB

detikNews

Komisi I Tolak 4 PP Penyiaran

Komisi I DPR RI menolak pemberlakuan 4 PP Penyiaran Nomor 49 sampai 52 tahun 2005. Sebab, peraturan tersebut banyak bertentangan dengan UU Penyiaran.

Selasa, 14 Feb 2006 14:41 WIB