Indonesia Budget Center (IBC) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik anggaran perjalanan dinas DPR. Mereka meminta DPR transparan.
Pemkab Klaten pusing dengan keberadaan 106 usaha bidang pertambangan bermodal izin yang diterbitkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online (OSS).