KPK mulai memanggil saksi-saksi untuk melengkapi berkas penyidikan kasus rekening gendut yang menjerat Komjen Budi Gunawan. Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Brigjen Herry Prastowo menjadi salah satu saksi.

Ketuk palu keputusan Presiden Jokowi atas pro dan kontra pengangkatan Komjen Budi Gunawan telah kita ketahui bersama. Bagi saya pribadi, satu hal yang harus menjadi garis demarkasi: tidak boleh ada pejabat publik yang diangkat dalam status sebagai tersangka!

Keputusan Presiden Jokowi menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri tentu layak diapresiasi, meski dengan catatan. Apresiasi harus diberikan karena keputusan itu diambil di tengah tekanan politik yang pasti datang dari segala arah mata angin.

"Proses penegakan hukum berjalan sebagai mana mestinya, tidak harus berantem," kata Komjen Badrodin Haiti.

Meski ditetapkamn sebagai tersangka oleh KPK, Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol).

Pengamat hukum Yenti Garnasih meminta KPK untuk memberi prioritas dalam penyelesaian kasus yang membelit calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. 'Bola panas' ada di KPK, jangan sampai kehebohan hanya sebatas di penerapan tersangka, namun lambat di penuntutan.

Kabareskrim Komjen Pol Suhardi Alius dimutasi ke Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Mutasi ini atas perintah dari Kapolri saat itu Jenderal Sutarman.

Presiden Jokowi sudah menonaktifkan Jenderal Sutarman dari posisi Kapolri dan menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri. Hal ini dinilai rancu. Karena itu, perlu ada pemilihan ulang.

Penundaan Presiden Jokowi untuk menunda pengangkatan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri terus disoroti.

Isu liar berhembus terkait institusi Polri dan KPK. Kabarnya akan terulang kembali tragedi Cicak Vs Buaya, yang merupakan perumpaan konflik KPK dan Polri.