Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta telah memiliki 4 opsi terkait pajak bagi Warung Tegal (Warteg). Opsi tersebut siap disosialisasikan.

Rencananya pada 2012 mendatang, pengusaha jasa boga yang mendirikan warung, semisal warteg, dengan omzet Rp 60 juta per tahun akan dikenakan pajak 10 persen. Rencana ini mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan.

Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak bagi usaha Warteg harus dikaji secara hati-hati. Jangan sampai pajak tersebut malah menekan rakyat kecil yang menjadi pengusaha dan konsumen Warteg.

Ditjen Pajak akan mengejar pajak untuk pelaku UMKM. "Banyak pak Haji yang punya 10 pintu kos-kosan dan kemampuan ekonomi ada tapi kok nggak bayar pajak," ujar Dirjen Pajak.

Sampai saat ini baru 30 toko ritel di Indonesia yang ditunjuk melayani pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada turis asing atau VAT Refund

DPRD DKI akan melakukan sosialisasi sekaligus menampung aspirasi para pengusaha warteg terkait dengan pengenaan pajak 10 persen, bagi usaha mikro asal Tegal tersebut. Dewan dan assosiasi pengusaha warteg dijadwalkan bertemu pekan depan.

Selain warteg, Pemprov Jakarta juga membebankan pajak 10 persen pada warung bubur. Rencana itu dinilai pedagang bubur di bilangan Fatmawati cuma akal akalan Pemrov untuk menyusahkan warga saja.

Pelanggan warteg atau warung kecil lainnya harus bersiap-siap mengeluarkan uang lebih saat menyantap hidangan. Sebab pajak 10 persen akan rata diterapkan kepada pengusaha makanan beromzet Rp 60 juta setahun.

Pajak restoran 10 persen akan dikenakan kepada semua warung yang menyajikan makanan dan minuman beromzet Rp 60 juta/tahun. Asosiasi Pengusaha Jasaboga Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI) DKI pun wait and see.

Warteg Warmo bisa jadi adalah warung tegal paling terkenal dan teramai di Jakarta. Dalam sehari, omzet warung yang berlokasi di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, itu mencapai Rp 2,5 juta.