Dr Irman Putra Sidin menyatakan MK bisa membatalkan putusan MA yang memvonis mati gembong narkoba. Hal ini senada dengan pendapat hakim konstitusi Maruarar Siahaan.

Hakim konstitusi Soedarsono dan Maruarar Siahaan berpendapat MK bisa menilai putusan MA."Tidak ada tindakan lembaga negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi menjadi sah," tegas Maruarar.

Putusan MA yang membatalkan vonis mati gembong narkoba ternyata belum final. Angin segar ini dihembuskan oleh pakar hukum tata negara Dr Irmanputra Sidin. Apa solusinya?

Putusan MA yang membebaskan vonis hukuman mati kepada gembong narkoba dengan alasan HAM dikhawatirkan berdampak sistemik. Sebab saat ini banyak terpidana mati kasus teroris.

Pengamat Hukum dan Tata Negara UI Jimly Asshiddiqie menilai putusan Hakim Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan hukuman mati bagi pengedar narkoba karena alasan Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai salah. Karena permasalahan mengenai HAM merupakan ranah kompetensi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua kali MA membatalkan hukuman mati bagi bandit narkoba. Pertama dijatuhkan kepada Hillary K Chimezie dan Hengky Gunawan. Banyak yang mengecam tapi ada pula yang mendukung.

Pembatalan vonis hukuman mati pemilik pabrik ekstasi Hengky Gunawan oleh MA menuai banyak tanda tanya. Padahal tidak sedikit generasi muda bangsa Indonesia yang mati sia-sia karena barang haram tersebut.

Salah satu dasar pertimbangan Hakim Agung MK dalam putusan ini, adalah karena pembatasan justru menutup peluang masyarakat memiliki rumah.

Pemerintah siap menjalankan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) usai putusan yang memenangkan permohonan pencabutan aturan batas minimal tipe 36m2.

MA disebut melakukan kesalahan besar dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang membatalkan vonis mati bagi pemilik pabrik narkotika Hengky Gunawan alias Hanky.