Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memanggil Dubes Korsel dan Singapura yang ada di Jakarta. Kedua dubes dimintai konfirmasinya mengenai pemberitaan penyadapan di negara-negara Asia.

Komisi I menggelar rapat kerja membahas penyadapan terhadap Indonesia. Rapat ini melibatkan Menhan, Menlu, Menkominfo, Mensesneg, BIN, dan Lemsaneg.

Presiden SBY mengeluarkan pernyataan terkait surat balasan PM Australia Tony Abbott. Presiden SBY mengeluarkan sejumlah syarat sebelum kerjasama dengan Australia dipulihkan kembali. Namun pernyataan ini dinilai tak tegas dan hambar.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyambut baik tanggapan Presiden SBY terhadap suratnya. PM Abbott mengutarakan niatnya untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Indonesia.

Setelah diklaim sebagai wilayah Cina dengan penetapan zona udara, militer AS sengaja menerbangkan pesawatnya di wilayah yang disengketakan ini.

Pemerintah Australia memanggil Duta Besar China untuk meminta penjelasan terkait langkah militer China terbaru di kawasan Laut China Timur. Beijing mengklaim memiliki hak untuk melakukan aksi militer terhadap pesawat asing yang memasuki kawasan yang baru dideklarasikannya sebagai Zona Identifikasi Pertahanan Udara.

Presiden SBY telah membahas surat balasan PM Australia Tony Abbott terhadap surat yang telah dikirimkan sebelumnya. Ada 6 respon pemerintah Indonesia terhadap surat itu.

Ada syarat yang diajukan oleh SBY sebelum kerja sama Indonesia-Australia bisa kembali dibuka.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerima surat balasan dari PM Australia Tony Abbott. Ada tiga hal penting yang disampaikan Abbott kepada SBY.

Singapura dan Korea Selatan dilaporkan membantu penyadapan ASdan Australia di Asia. Negara yang disasar selain Malaysia, juga Indonesia. Presiden SBY menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memanggil dubes dari kedua negara sahabat itu.