MPR akan mengundang Presiden SBY serta beberapa pimpinan lembaga tinggi negara pada Senin (18/10) pekan depan. Agendanya adalah rapat rutin antar lembaga tinggi negara.

MK melanjutkan sidang sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sidang yang mengagendakan pembuktian ini menghadirkan 18 orang saksi yang diajukan oleh pihak pemohon.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pembatalan batas usia pimpinan KPK yang diajukan dua pengacara beda generasi, OC Kaligis dan Farhat Abbas. Berdasaran UU KPK, OC Kaligis sudah kelewat tua, sedangkan Farhat Abbas dinilai masih belia untuk menangani institusi KPK.

MK memutuskan untuk menolak permohonan uji materi Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU No 30/ 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diajukan oleh Anthony Saga Widjaja. MK berpendapat soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review.

MK menolak gugatan uji materi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang diajukan oleh OC Kaligis dan Farhat Abbas. Kedua pengacara ini mempermasalahkan batasan usia calon pimpinan KPK.

Petisi 28 mendesak Presiden SBY mengundurkan diri. SBY dinilai gagal mengatasi krisis di Indonesia. Mereka menyampaikan dan membacakan surat tuntutan itu di depan pimpinan DPR Pramono Anung.

Yusril Ihza Mahendra, berniat untuk mengajukan uji tafsir ke MK atas pasal 65 dan pasal 116 KUHAP. Pengajuan uji tafsir ini berkaitan dengan keinginannya untuk mengajukan saksi-saksi meringankan seperti SBY, Jusuf Kalla, Megawati, dan Kwik Kian Gie.

Koalisi Civil Society Organisation (CSO) untuk APBN Kesejahteraan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P. Mereka menganggap APBN-P tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

Berbagai peristiwa kekinian yang terjadi di negeri ini mengundang keprihatinan para tokoh nasional. Beberapa tokoh nasional pun urun rembuk mencari akar permasalahan untuk menemukan bunga solusi.

Akhir-akhir ini publik dikejutkan dengan beberapa aksi kekerasan seperti konflik di Tarakan Kalimantan Timur, Ampera, dan HKBP. Ketua MPR Taufiq Kiemas menilai hal tersebut berakar dari permasalahan kebhinekaan.