detikFinance

Gugatan Vendor ke Meikarta Ditolak Hakim

"Utang dalam perkara ini tidak menjadi sederhana lagi sebagaimana diamanatkan undang-undang. Maka majelis hakim menyatakan untuk ditolak,"

Kamis, 05 Jul 2018 13:33 WIB

detikFinance

Nasib Gugatan Vendor ke Meikarta Diputuskan Hari Ini

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) bakal mengeluarkan keputusan terkait gugatan vendor terhadap Meikarta hari ini.

Kamis, 05 Jul 2018 12:00 WIB

detikNews

Pro-Kontra Ambang Batas Capres 2019

Syarat ambang batas presiden atau presidential threshold menuai pro dan kontra. Apa saja uraiannya?

Rabu, 04 Jul 2018 22:07 WIB

detikNews

Hanura Ogah Aku Sudding Sebagai Sekjennya

Sekjen Hanura yang baru Harry L Siregar telah terdaftar secara sah di surat putusan Menkum HAM.

Rabu, 04 Jul 2018 19:09 WIB

detikNews

MA Menangkan PKPI Hendropriyono

MA memenangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan AM Hendropriyono. Permohonan kasasi diajukan oleh kubu Haris Sudarno dkk.

Rabu, 04 Jul 2018 07:12 WIB

detikNews

Salinan Putusan Supersemar Keluar, Jaksa: Itu Kita Tunggu-tunggu

MA mengeluarkan salinan putusan perlawanan eksekusi Supersemar yang dimenangkan negara Rp 4,6 triliun. Jaksa Agung mengaku menunggu-nunggu hal tersebut.

Selasa, 03 Jul 2018 16:05 WIB

detikNews

PAN Yakin Peta Koalisi Pilpres Berubah Jika PT 0%

PAN yakin peta koalisi Pilpres bisa berubah jika MK mengabulkan gugatan soal presidential threshold jadi 0%.

Selasa, 03 Jul 2018 16:03 WIB

detikNews

Gugatan Ambang Batas Capres Diharapkan Diputus Sebelum Pilpres

Para pemohon meminta sidang terkait ambang batas capres divonis sebelum tahapan pendaftaran bakal capres 2019.

Selasa, 03 Jul 2018 13:15 WIB

detikNews

MK soal Ambang Batas Capres: Ini Sering Digugat, Apa Bedanya?

Menurut MK, gugatan ini sudah sering diajukan sehingga majelis butuh alasan baru untuk apa aturan ini digugat.

Selasa, 03 Jul 2018 12:29 WIB

detikNews

Eksekusi Dana Triliunan Rupiah Yayasan Supersemar, Piye Kabare?

Yayasan Supersemar selewengkan Rp 4,6 triliun. Yayasan yang dikomandoi Presiden Soeharto itu terbukti menyelewengkan dana pendidikan untuk kroni-kroninya.

Selasa, 03 Jul 2018 09:24 WIB