Majelis Tarjih PP Muhammadiyah menjadi berita setelah melansir fatwa haram rokok. Penggodokan fatwa itu bermula dari ide membuat Muktamar Muhammadiyah yang bertepatan dengan seabad Muhammadiyah pada Juli 2010, bebas dari asap rokok.

Industri rokok tak perlu khawatir jika fatwa haram rokok Majelis Tarjih menjadi keputusan resmi PP Muhammadiyah. Sebab, jika seluruh anggota Muhammadiyah nantinya patuh tidak merokok, tetap tidak akan berpengaruh signifikan pada produksi rokok.

Fatwa haram rokok saat ini lebih ditujukan untuk internal Muhammadiyah dan baru dibahas untuk menjadi keputusan organisasi pada Munas Muhammadiyah 5 tahun lagi.

Lagi-lagi rokok menjadi perdebatan. 'Asap nikmat' ini terus menjadi kontroversi antara dihalalkan ataukah diharamkan di negeri yang banyak memiliki pabrik rokok ini.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin tidak mau menjawab polemik seputar fatwa haram rokok yang dikeluarkan oleh organisasi yang dia pimpin. Padahal di internal Muhammadiyah sendiri ada pro dan kotra atas fatwa tersebut.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin tidak mau menjawab polemik seputar fatwa haram rokok yang dikeluarkan organisasi yang dipimpin. Padahal di internal Muhammadiyah sendiri ada pro dan kotra atas fatwa itu.

PP Muhammadiyah tidak hanya mengharamkan rokok, kegiatan sosial yang didanai perusahaan rokok juga haram. Lalu apa alasan yang melandasi PP Muhammadiyah memiliki pemikiran yang demikian?

Meski kedatangan Presiden Amerika banyak mendapat tentangan dari beberapa elemen Islam, namun tidak bagi Din Syamsudin. Ketua PP Muhammadiyah ini meminta masyarakat menerima dan menghormati kedatangan Barack Obama ke Indonesia.

Fatwa haram rokok yang disampaikan Muhammadiyah, memperoleh dukungan dari Komnas PA. Diharapkan fatwa itu bisa membantu melindungi anak-anak dari bahaya merokok.

Bagi petani tembakau, rokok adalah satu-satunya sumber dari penghasilan mereka. Namun, dengan keluarnya fatwa haram yang dikeluarkan PP Muhammadiyah, mereka khawatir dapat membunuh mata pencahariannya satu-satunya itu.