Merasa dikomersialisasi, BEM Universitas Andalas mengajukan uji materi UU Pendidikan Tinggi ke MK. Mereka menilai keberadaan UU tersebut membebani mahasiswa yang kurang mampu.

Merasa dikriminalisasi dengan Undang- undang No11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak, para hakim mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap undang-undang tersebut.

Komisi III mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk membuka praktek skandal peradilan yang melibatkan hakim agung Ahmad Yamani. Ketua Komisi III Gede Pasake Suardika menyatakan bahkan KY harus memeriksa seluruh hakim agung di Mahkamah Agung (MA).

KY meminta MA menanggapi dengan serius berbagai kritikan dari masyarakat. Termasuk oleh salah satu hakim agungnya sendiri, Prof Gayus Lumbuun.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan BP Migas bubar sejak pukul 11.00 WIB karena diputus inkonstitusional.

Anand Krishna (56) hari ini tidak memenuhi panggilan Kejari Jaksel untuk menjalani masa tahanan. Menurut pihak keluarga, Anand memang sengaja tidak hadir karena dalam salinan putusan yang diterima tidak terpenuhi pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengakibatkan putusan harus batal demi hukum.

Ketua MK Mahfud MD menyatakan BP Migas bubar sejak pukul 11.00 WIB karena diputus inkonstitusional. Untuk urusan kontrak kerja BP Migas tetap berlaku sampai batas waktu yang ditentukan.

MK mengabulkan sebagian permohonan tokoh intelektual muslim atas gugatan UU 22/2001 tentang Migas. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945.

"Sebaiknya grasi itu diberikan secara selektif supaya ada wibawanya. Jangan diobral-obral."

Hakim Konstitusi, Akil Mochtar, minta agar Presiden SBY selektif dalam memberikan grasi terutama dalam perkara narkoba. Akil menilai pemberian grasi kepada narapidana narkoba, termasuk Meirika Franola mencoreng rasa keadilan masyarakat.