Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana merekrut para perwira tinggi TNI untuk bekerja di lembaga antirasuah itu. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan itu hal yang biasa saja.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko angkat bicara mengenai wacana perekrutan perwira tinggi militer ke KPK. Ada dua posisi yang diperuntukkan kepada dua perwira tinggi, jika wacana itu benar-benar terealisasi.

KPK berencana untuk merekrut para perwira tinggi TNI untuk bekerja di lembaga antirasuah itu. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengegaskan ada aturannya dan tidak bisa di sembarang posisi. 

Niat Komisi Pemberantasan Korupsi 'merekrut' pegawai dari kalangan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia terbentur undang-undang. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyebut bahwa seorang perwira militer aktif tak bisa sembarangan alih tugas ke instansi lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi berencana merekrut sejumlah perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia. Sejumlah jenderal itu rencananya akan direkrut untuk menempati posisi Direktur Penyidikan, Direktur Pengawasan Internal, Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat.

Wacana perekrutan perwira tinggi TNI untuk bergabung ke KPK semakin menguat. Plt Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki menegaskan personel TNI yang bergabung dengan KPK harus mundur dari kesatuannya. 

KPK tengah mewacanakan untuk merekrut beberapa personil TNI untuk bergabung ke lembaga antikorupsi itu. Alasan utama KPK adalah karena selama ini belum ada personil TNI yang bergabung.

Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan, KPK telah melakukan pembicaraan dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Lembaga antirasuah ini ingin merekrut personel TNI. 

Apa yang terjadi dalam enam bulan masa pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo menjadi tema yang dibahas dalam seminar yang dilakukan oleh Center for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS) Universitas Melbourne.

Hukuman mati kemungkinan tidak akan lagi menjadi pidana pokok melainkan hanya pidana alternatif setelah UU KUHP direvisi oleh DPR. Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut hal itu masih sebatas wacana.