DPR akan tetap ngotot agar rencana pengenaan pajak rokok dimasukkan ke dalam pembahasan RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meski pemerintah tidak menyetujui rencana tersebut.

Satu demi satu fakta kerugian negara dalam pembangunan FSO (floating storage offshore) untuk pengembangan blok Cepu terkuak. Kini BP Migas menjadi sasaran. Ada apa?

Sejumlah artis dan seniman memprotes RUU pornografi. Namun FPKS yakin UU pornografi ini tidak akan menghambat kreativitas seniman karena seni dan pornografi adalah dua hal yang berbeda.

FPDIP tidak setuju RUU Pornografi disahkan. FPDIP akan melobi Bamus DPR agar tak membawa UU itu ke sidang paripurna sebelum beberapa pasal diperbaiki.

Keberatan FPDIP terhadap UU Pornografi salah satunya menyangkut pasal larangan mempertontonkan lingga-yoni. Padahal, simbol alat kelamin laki-laki dan perempuan itu pertanda kesuburan yang banyak terdapat di relief candi.

Penjualan ladang gas Tangguh dan masalah krisis energi di Indonesia mendapat sorotan dari panita khusus angket BBM di DPR. Rencananya Menteri ESDM dan Ketua BP Migas akan dipanggil DPR terkait masalah tersebut.

Presiden bisa membatalkan aturan pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di suatu daerah jika timbul kericuhan di masyarakat. Tapi Presiden hanya punya waktu 3 tahun.

DPR mengusulkan pengenaan tarif pajak untuk rokok maksimal sebesar 25% dari besaran tarif cukai. Pajak rokok yang sedang dibahas dalam pembahasan RUU PDRD ini rencananya akan masuk ke kantong Pemda.

DPR mengkaji ulang pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) karena pemerintah meminta masa transisi 3 tahun sejak UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ditetapkan.

Pemerintah tak boleh menyerah untuk menghentikan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah dan PT Lapindo Brantas inc juga harus terus melakukan penanganan sosial terhadap para korban lumpur.