Bantuan negara sahabat baru disetujui untuk membantu melakukan pencarian pesawat AirAsia QZ8501 pada hari kedua. Menurut Menko Polhukam, Tedjo Edhie, masuknya bantuan asing pada hari kedua bukanlah hal yang aneh.

Menlu Retno Marsudi menjelaskan banyak negara sahabat yang ingin membantu Indonesia dalam proses pencarian AirAsia yang hilang kontak. Namun, bantuan itu tidak semuanya diterima melainkan dicocokan dengan kepentingan pencarian pesawat.

Kapal dan pesawat milik negara lain ikut mencari AirAsia QZ8501 yang hilang. Mereka terjun ke lokasi dan menyebar di 13 area. 

Indonesia melalui Basarnas menyatakan butuh suatu alat bernama submersible vehicle untuk mengevakuasi pesawat AirAsia bernomor penerbangan QZ 8501. Tapi Indonesia tak punya alat itu dan harus meminjamnya dari mancanegara. Apa sebenarnya submersible vehicle itu.

Amerika Serikat siap membantu pencarian AirAsia QZ8501. Menlu Retno Marsudi mendapatkan tawaran dari negeri Paman Sam itu. Jika diizinkan, AS akan bergabung bersama Prancis, Inggris dan Kanada yang lebih dulu menawarkan bantuan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendatangi Basarnas untuk berkoordinasi mengenai tawaran bantuan pencarian QZ8501 dari berbagai negara. Setelah Singapura, Malaysia dan Australia, Prancis juga akan merapat.

‎Menlui Retno Marsudi mendatangi Kantor Basarnas. Ia ingin berkoordinasi aseputar pencarian pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak di perairan sekitar Tanjung Pandan dan Pontianak.

Kepala Basarnas Marsdya TNI F Henry Bambang Sulistyo mengatakan ada dugaan Pesawat AirAsia QZ 8501 jatuh di dasar laut. Sulistyo menyebut jika pun benar, pesawat itu tidak serta merta bisa diangkat karena perlu teknologi canggih yang belum dimiliki Indonesia.

Pesawat AirAsia QZ8501 belum juga ada kabar. Pemerintah mengerahkan seluruh tenaga guna melakukan pencarian. Wapres JK menegaskan, pencarian akan dilakukan selama seminggu. 

Presiden Joko Widodo akan menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) baru menggantikan Laksamana Marsetio. Menteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo, menyebut kriteria KSAL yang utama adalah mampu menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia.