Kejagung segera mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Kemenkeu terkait gugatan perdata terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syamsul Nursalim. Dengan demikian pengajuan gugatan perdata bisa terealisasi.

Terlambat mencairkan BOS SD dan SMP triwulan pertama sebesar Rp 38,25 miliar, Pemkot Bandung diberikan sanksi. Tahun depan, alokasi bantuan dana pendidikan dari pemerintah pusat akan dikurangi jumlahnya.

24 Juta karyawan Indonesia mengeluarkan Rp 10 triliun hanya untuk biaya berobat dan kesejahteraan dalam satu tahun. Ini seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah Indonesia memiliki Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh masyarakat.

Kereta api barang diusulkan tidak menerima subsidi karena merupakan angkutan bisnis bukan ekonomi. Subsidi akan diutamakan kepada angkutan kereta penumpang.

BOS terlambat datang sehingga sejumlah sekolah megap-megap. Mendiknas M Nuh menyatakan, pihaknya telah memantau BOS dan mempersiapkan sanksi finansial bagi pemda yang belum menyalurkan BOS.

Uang kertas nantinya akan ditandatangani oleh Gubernur BI dan Menkeu. Tambahan tanda tangan  Menkeu dinilai penting agar masyarakat merasa tidak ragu karena berarti uangnya dijamin pemerintah.

Redenominasi alias penyederhanaan nilai mata uang resmi masuk UU Mata Uang. Secara hukum, BI bisa melakukan redenominasi kapan saja. Tapi sudah siapkah masyarakat RI soal redenominasi?

Menkeu Agus Martowardoyo mengaku masih banyak masyarakat golongan menengah ke atas yang mendapat subsidi dari pemerintah yakni sebanyak 33,8%.

Komisi XI DPR RI masih memperdebatkan apakah Menkeu ikut mendandatangani uang kertas. Siapa yang menandatangani uang kertas hanyalah sebuah 'gengsi' antara 'Thamrin' dan 'Lapangan Banteng'.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo akan mendukung segala upaya menekan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk rencana penghapusan pajak Pertamax.