Alhamdulillah. Itulah yang akan diucapkan Golkar jika diusir dari Setgab Partai Koalisi. Ya, Golkar memilih diusir ketimbang mengundurkan diri dari koalisi.

Demokrat mewacanakan agar koalisi nantinya diatur dalam sebuah produk hukum, yakni UU. Anggota Wantimpres, Jimmly Asshidiqie ikut bersuara. Menurutnya cukup ada dua fraksi di parlemen, pemerintah dan oposisi.

Usulan hak angket mafia pajak berujung pada disharmonis antara  Demokrat dengan partai Golkar dan PKS. Namun hak angket dinilai bukan sesuatu yang prisipil yang bisa membuat koalisi bercerai. Benarkah?

Partai Golkar sudah memastikan akan mengusung satu calon tunggal dalam Pemilu Kepala Daerah (pemilukada) DKI Jakarta 2012. Calon tersebut adalah Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Prya Ramadhani.

Ketua DPR Marzuki Alie setuju ada UU yang mengatur tentang koalisi. UU itu sangat diperlukan agar membuat pemerintahan stabil dan didukung parlemen.

Sekjen Golkar Idrus Marham mempertanyakan alasan yang meminta agar Golkar bersikap Gentlemen dalam menentukan posisinya di dalam koalisi. Golkar tetap loyal produktif pada koalisi SBY.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham meminta agar setiap anggota partai koalisi saling mengevaluasi dan bukan dievaluasi. Kedudukan partai di koalisi setara.

Sikap fraksi Gerindra yang ikut menolak hak angket mafia pajak dalam paripurna lalu menimbulkan berbagai spekulasi. Gerindra diprediksi akan masuk koalisi yang dimotori Demokrat. Benarkah?

Untuk mencegah terulangnya pembakangan Golkad dan PKS dalam pengambilan keputusan angket mafia pajak, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan koalisi bisa diatur dalam sebuah undang-undang.

Idealis dan pragmatis. Sikap itu ditengarai masing-masing melekat di kedua kaki PKS. Dalam berkecimpung di dunia politik, PKS pun dinilai aktif bermain di kedua kaki.