detikHealth

IDAI Sebut Peraturan BPJS Kesehatan Diskriminasi Bayi Baru Lahir

"Ini sudah diskriminasi, lahir saja dia sudah pasti tidak punya hak hidup. Bayi belum lahir sudah terdiskriminasi," ujar Ketua IDAI dr Aman Bakti Pulungan.

Kamis, 02 Agu 2018 14:00 WIB

detikNews

Kontroversi OSO 'Goblokin' MK

OSO disomasi karena menyebut MK goblok. Pernyataan OSO yang kecewa atas putusan MK soal larangan pengurus parpol jadi senator itu menuai kontroversi.

Rabu, 01 Agu 2018 22:15 WIB

detikNews

Di Balik Defisit BPJS Kesehatan

Di balik kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang defisit, ada tabir yang belum banyak diketahui publik. Benarkah tak dikelola dengan baik dan menuju kebangkrutan?

Rabu, 01 Agu 2018 15:00 WIB

detikNews

OSO Maki MK Goblok, Hanura: Harusnya Legowo untuk Introspeksi

Pernyataan 'MK itu Goblok' yang dilontarkan OSO berbuntut somasi. Partai Hanura menilai seharusnya pernyataan dari sang ketum itu menjadi bahan introspeksi MK.

Rabu, 01 Agu 2018 13:10 WIB

detikNews

OSO Sebut MK Goblok, Golkar: Ekspresi Sesaat Saja

OSO menyebut 'MK itu goblok' dalam sebuah talk show di TV. Partai Golkar menduga pernyataan itu dilontarkan OSO lantaran kaget dengan putusan MK.

Rabu, 01 Agu 2018 09:28 WIB

detikNews

DPD Surati MK yang Keberatan Disebut OSO Goblok

MK keberatan disebut Ketua DPD Oesman Sapta Odang 'goblok'. Pihak DPD langsung menyurati MK untuk menjawab keberatan tersebut.

Rabu, 01 Agu 2018 07:17 WIB

detikNews

MK Tolak Disebut Goblok oleh OSO

Menurut MK, putusan larangan pengurus parpol nyaleg DPD sudah sesuai tugas MK dalam mengadili perkara uji materi.

Selasa, 31 Jul 2018 22:02 WIB

detikNews

Sebut MK Goblok, OSO Disomasi Hakim Konstitusi

Menurut MK, pernyataan OSO merendahkan kehormatan, harkat dan martabat hakim konstitusi.

Selasa, 31 Jul 2018 15:44 WIB

detikNews

Mencari Kesempatan Ketiga bagi Jusuf Kalla

Upaya mencari celah hukum demi memperoleh kesempatan ketiga sebagai cawapres melucuti nalar konstitusi, dan akan membuka jalan lahirnya kembali otoritarianisme.

Selasa, 31 Jul 2018 14:03 WIB

detikNews

DPD dan Putusan MK

MK memutus bahwa DPD tidak boleh diisi pengurus parpol. Koheren dengan putusan dan desain konstitusional yang telah dibangun dalam putusan-putusan terdahulu.

Selasa, 31 Jul 2018 13:34 WIB