PBNU menolak saksi ahli pakar HAM dan kebebasan beragama asal AS dalam uji materi UU Penistaan Agama di MK. Kehadiran saksi ahli dari AS membuktikan ada skenario internasional untuk mengacaukan kehidupan beragama di tanah air.

Muktamar NU dalam hitungan hari akan segera dilaksanakan. Dari sekian banyak kandidat, salah satu politisi Golkar Slamet Effendi Yusuf dipastikan maju dan optimis dengan visinya membangun dan membesarkan NU kembali.

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul mendorong KH Sahal Mahfudz untuk kembali duduk sebagai Rois Am di PBNU. Alasannya, Sahal Mahfudz dikenal sebagai ulama yang alim dan tak terkontaminasi politik.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menegaskan Muktamar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan untuk memilih pemimpin bukan pemain. Diharapkan penggantinya bukan orang suka melakukan manuver-manuver, seperti manuver politik.

Desakan agar organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tidak dipimpin oleh tokoh yang didukung kepentingan elit politik terus bergulir. Kandidat yang didukung elit parpol tidak akan didukung.

Para pengurus NU wilayah, cabang dan ranting diminta hati-hati akan masuknya elit politik yang bermain di muktamar NU.

Duta Besar RI untuk Qatar, Muhammad Rozy Munir (67) akhirnya dimakamkan di area keluarga Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari, Mojokerto. Tak tampak para pejabat setempat dan pemprov Jatim di lokasi.

Karangan bunga duka cita memenuhi halaman rumah Duta Besar RI untuk Qatar, Muhammad Rozy Munir (67). Almarhum rencananya akan dimakamkan di Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari, Mojokerto, sekitar pukul 19.00 WIB.

MK menilai jumlah pihak terkait dan saksi ahli yang diajukan dalam sidang uji materi UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, sudah terlalu banyak. Karenanya diputuskan untuk menolak pengajuan baru.

Ketua PBNU Ahmad Bagdja tidak setuju jika pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi, dipidanakan. Pemidanaan terhadap orang yang menikah tanpa dokumen resmi dinilai tidak wajar.