Komnas HAM tidak wajib memanggil seseorang melalui institusi tempat dia bekerja. Kewajiban hukum ada pada individu, dan bukan pada institusi.

Berulangkali musisi Indonesia mengeluhan soal pelanggaran hak cipta yang mengurangi royalti mereka. Namun ketika Menkum dan HAM, juga Menperindag menanggapi, hanya segelintir yang peduli.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) bertekad akan melaporkan perusahaan menjual lagu yang tidak bersedia memenuhi kewajiban membayar royalti kepada penciptanya. YKCI mengaku mendapat dukungan penuh dari Menteri Hukum dan HAM.

Komnas HAM belum dapat memberikan pernyataan soal dugaan pelanggaran HAM dalam UN. Namun patut diduga terjadi dugaan itu.

Aceh Working Group (AWG) menilai tim perumus RUU Pemerintahan Aceh (PA) sengaja merampas hak atas keadilan korban pelanggaran HAM di Aceh.

UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dinilai tidak tepat untuk diterapkan. UU itu dinilai gagal menegakkan HAM di Indonesia.

Operator telekomunikasi mengaku belum menerima surat peringatan dari Depkumham terkait dugaan pelanggaran hak cipta pada layanan ringtone dan ring back tone.

Tragedi UN membuat banyak pihak prihatin, termasuk kalangan selebritis. Artis cantik Happy Salma mengatakan dirinya pasti stres jika menjadi korban UN.

Jakarta membutuhkan figur pemimpin, bukan penguasa. Pemimpin Jakarta kelak juga harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan pemodal.

KKP Indonesia-Timor Leste akan memanggil sejumlah orang terkait tragedi jejak pendapat 1999. Salah satunya mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto.