Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan KPK tengah menerima sejumlah uang yang diduga terkait suap. Namun MK bersikukuh tetap tidak memerlukan pengawasan eksternal untuk mencegah hal tersebut tak terulang.

Majelis Kehormatan Konsitusi (MKK) mulai melakukan penyelidikan dugaan suap di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MKK Harjono mengatakan hasil pemeriksaan lembaga itu bisa digunakan oleh KPK.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella, mengatakan, penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum.

Tak cuma membahas nasib Akil Mochtar, MKK juga akan membahas penemuan ekstasi, ganja, dan obat kuat di ruang kerja mantan politisi Golkar itu. MKK akan mencari fakta-fakta terkait penemuan mengejutkan itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyerahkan temuan narkoba di ruang kerja Akil Mochtar ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Barang bukti itu langsung diteliti.

Ketua MK Akil Mochtar terjerat kasus suap atas sengketa pilkada. Banyak pihak yang kemudian mempertanyakan tentang keabsahan putusan-putusan Akil sebelumnya. Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tak bisa ditinjau ulang.

Nama Ratu Atut muncul dalam kasus suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. KPK sudah mencegah Atut ke luar negeri. 

Rapat perdana Majelis Kehormatan Konstitusi (MKK) telah rampung digelar. Diputuskan, MKK akan memeriksa kasus Ketua MK Akil Mochtar mulai Senin (7/10/2013).

Sidang perdana Majelis Kehormatan Konstitusi (MKK) telah selesai. Sidang ini menghasilkan beberapa poin salah satunya hakim konstitusi Harjono terpilih menjadi ketua Majelis Kehormatan Konstitusi.

Posisi hakim konstitusi di MK yang diisi politisi tengah menjadi sorotan publik menyusul tertangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar. Akil diketahui eks politisi Golkar. Mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla menilai, integritas hakim konstitusi tidak berkaitan dengan parpol asal sang hakim.