Konflik internal yang melanda dua partai politik, yakni Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan berbuntut panjang. Konflik internal itu membayangi pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan digelar untuk pertamakalinya tahun ini.

DPR berencana merevisi UU Parpol dan UU Pilkada untuk mengubah aturan soal pencalonan di Pilkada karena ada dua partai politik yang masih bersengketa yaitu PPP dan Golkar. Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat hal itu tidak diperlukan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan masih ada kesempatan bagi partai Golkar untuk mengikuti pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun ini. Dia berharap partai beringin itu bisa segera menyelesaikan konflik di internalnya.

Komisi Pemilihan Umum telah merampungkan Peraturan KPU tentang syarat partai politik peserta pemilihan kepala daerah. Pasca PKPU tersebut disahkan mestinya politisi dan parpol yang ingin berlaga bisa mempersiapkan dirinya.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya pimpinan Agung Laksono mendorong judicial review (uji materi) atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang syarat partai politik peserta Pemilihan Kepala Daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agun Gunandjar Sudarsa, menilai keputusan yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu belum memenuhi ketentuan Undang-undang tentang Partai Politik.

KPU belum juga menuntaskan pembahasan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan dalam Pilkada 2015, terutama masalah dualisme kepengurusan partai politik.

Komisi II DPR RI merekomendasikan Peraturan KPU (PKPU) agar merujuk pada hasil persidangan terakhir dalam menentukan peserta Pilkada serentak. Hal ini dimaksudkan agar KPU tak ambil pusing terkait dualisme kepengurusan di Golkar dan PPP.

Komisi II DPR menyepakati agar KPU merujuk pada putusan pengadilan terakhir, untuk memutuskan partai politik yang SK kepengurusannya masih digugat di pengadilan. PPP kubu Romahurmuziy protes.

KPU belum merampungkan satu lagi Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2015. Hal itu karena belum menuntaskan perdebatan soal kepengurusan parpol yang berhak ikut Pilkada tapi dalam konflik dualisme.