Kunjungan Kemenpan ke Wellington memberi contoh kecenderungan inefisiensi birokrasi yang terus berlangsung. Ironisnya 'pemborosan' dilakukan institusi Kemenpan yang mempunyai tugas mendorong reformasi birokrasi.

Pemerintah Indonesia terus didorong untuk berkomitmen menghapuskan subsidi BBM maupun listrik secara bertahap pada tahun 2014. Kali ini dorongan didapat dari lembaga internasional OECD.

Siapa-siapa saja para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang akan di-reshuffle? Cuma SBY dan Tuhan yang tahu. Namun setidaknya beberapa kriteria menteri yang layak kena reshuffle bisa dilihat ciri-cirinya.

Setahun SBY-Boediono memerintah, berbagai masukan dan penilaian dari masyarakat silih berganti berdatangan. Anas Urbaningrum pun mendukung jika Presiden SBY melakukan evaluasi pada menterinya.

Berdasarkan hasil survei LSI tentang setahun pemerintahan SBY-Boediono, penilaian publik lebih dominan memberikan rapor merah. Warga perkotaan dan berpendidikan tinggi mengaku tidak puas dengan Presiden SBY.

Hasil survei LSI menunjukkan 4 bidang di pemerintahan SBY-Boediono mendapatkan rapor merah, sedangkan 2 bidang mendapat rapor biru. Atas rapor merah tersebut, publik lebih menyalahkan Wapres Boediono dan menterinya, ketimbang Presiden SBY.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pasangan SBY-Boediono mendapat 4 rapor merah dan 2 rapor biru selama setahun 'bertahta'. Nilai SBY-Boediono jeblok di bidang hubungan internasional, ekonomi, hukum dan politik.

Ada usulan agar Presiden SBY melakukan survei publik sebelum melakukan reshuffle kabinet. Namun PD menilai hal ini tidak perlu, sebab Presiden pasti mendasarkan pada evaluasi kinerja.

Menjelang setahun pemerintahan SBY-Boediono, isu reshuflle kabinet semakin kencang. PAN siap mengirim kader baru jika ada menteri utusannya yang diganti.

Partai Golkar hari ini akan menggelar Rapimnas. Agenda utama pertemuan adalah konsolidasi internal, namun sejumlah isu seperti reshfulle kabinet dan evaluasi Setgab juga kemungkinan akan dibahas.