Komnas HAM menyebutkan bahwa Polri menduduki peringkat teratas sebagai instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat kepada Komnas HAM.  Bagaimana sikap Polri?

Guna menyelidiki kasus penyerangan jemaat Ahmadiyah di Banten, Komnas HAM meminta keterangan Kapolsek, Camat dan Danramil Cikeusik. Kamis depan, giliran Kapolres Pandeglang dan Eks Kapolda Banten yang diperiksa.

Polri menduduki peringkat teratas sebagai lembaga yang paling banyak diadukan oleh masyarakat kepada Komnas HAM. Sebanyak 1.369 berkas pengaduan atas tindakan Polri diterima Komnas HAM selama tahun 2010.

Selama tahun 2010, Komnas HAM menerima 5.637 berkas pengaduan dari masyarakat. Dari data tersebut, pengaduan terbesar merupakan pengaduan hak untuk memperoleh keadilan.

Komisi III DPR telah melayangkan undangan untuk RDP dengan Komnas HAM. Dalam kesempatan itu, Komnas HAM siap membeberkan hasil penyelidikan sementara kasus kekerasan di Cikeusik.

Harta kekayaan mantan Dirjen Pajak, Tjiptarjo, disinggung saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Mantan orang nomor satu di perpajakan ini pun mengaku bisa menjelaskan asal-usul harta miliknya.

Mabes Polri mengaku belum menerima laporan PPATK terkait ditemukannya transaksi mencurigakan senilai Rp 27 milliar milik pegawai Ditjen Pajak. Polri masih menunggu laporan tersebut.

Satgas dan LPSK sepakat memberikan reward (penghargaan) berupa remisi bagi whistle blower.

PPATK menemukan transaksi pegawai Ditjen Pajak dengan nilai yang fantastis, mencapai Rp 27 miliar.

Komisi III DPR mempertanyakan netralitas Yunus Husein sebagai Ketua PPATK yang juga merangkap sebagai angggota Satgas Mafia Hukum. Yunus pun diminta mundur dari Satgas.