Surat edaran yang dibuat Kemendagri terkait penyebutan nama Presiden Joko Widodo memang menarik. Sebab, ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah, tata cara pemanggilan nama diatur secara resmi.

Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk serius membenahi sejumlah problem pelayanan publik. Hal itu terkait hasil investigasi Ombudsman soal potensi pungli pada tiga dinas.

Upaya meleburkan direktorat yang masih berada di kementerian lain sudah berjalan. Salah satunya adalah Ditjen PMD, 90 persen pegawai dan asetnya hijrah ke Kemdes, sebelumnya berada di bawah Kemendagri.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) telah melantik 4.767 pejabat DKI hari ini. Meski demikian ada 1.500 posisi yang hingga saat ini sengaja dikosongkan oleh Ahok. 

KPK menyambut baik upaya Kemendagri untuk menerapkan sistem akuntasi pemerintahan yang berbasis akrual. Zulkarnain pun menyampaikan sejumlah permasalahan pengelolaan keuangan.

Cawagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan dilantik Ahok pada Rabu 17 Desember 2014. Sehari jelang pelantikannya, Djarot datang ke Balaikota melihat persiapan pelantikannya sebagai Wakil Gubernur.

KPK memanggil 5 orang saksi untuk diperiksa terkait kasus korupsi proyek e-KTP di Kemendagri. ‎Salah satunya merupakan direktur perusahaan yang ikut dalam konsorsium pengadaan proyek e-KTP.

KPK kembali memeriksa saksi-saksi dari Ditjen Dukcapil Dukcapil Kemendagri terkait ‎korupsi proyek e-KTP. Salah satunya merupakan mantan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Ditjen Administrasi Penduduk Kemendagri Malyono Mawar.

Tjahjo Kumolo meninjau pelayanan di kantor Kecamatan Semarang Barat. Tanpa ada penyambutan berlebih, Tjahjo berkeliling dan sempat berbincang dengan warga yang mengurus akta kelahiran.

Kemendagri akan meninjau kembali Dana Otsus Papua yang oleh APBN 2014 dialokasikan sebesar Rp 7 triliun karena dianggap belum efektif menyejahterakan rakyat Papua. Dana Otsus dianggap salah sasaran karena hanya digunakan untuk kebutuhan rutin Pemerintah Daerah Papua, seperti gaji pegawai.