Menkum HAM Yasonna Laoly menganggap bahwa napi korupsi juga mempunyai hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Tidak memberikan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap napi korupsi adalah bentuk diskriminasi.

Sikap penolakan Gerindra terkait pemberian remisi terhadap koruptor ini disampaikan melalui akun twitter resmi Gerindra. Melalui akun @Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto itu mengunggah gambar berisi sikap penolakan terkait pemberian remisi kepada koruptor.

Yasonna mengaku kecewa karena disebut mengobral remisi terkait rencananya untuk mencabut PP 99 itu.

Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Presiden Jokowi hingga saat ini belum menyatakan sikapnya terkait wacana tersebut.

Menkum HAM Yasonna H Laoly berniat memberikan remisi bagi koruptor yang di masa Presiden SBY telah dibatasi. Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji berpendapat bila ide Menkum itu terealisasi, maka akan membuat gap antara pemerintah dan masyarakat.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno mengatakan pemberian remisi terhadap koruptor yang dilontarkan Menkum HAM Yasonna Laoly masih bersifat wacana.

‎Menkum HAM Yassona Laoly berencana meninjau ulang PP No 29 tahun 2012 tentang pembatasan remisi bagi narapidana kasus korupsi yang dikeluarkan pada era Presiden SBY. Menanggapi hal itu, Polri siap menjalankan kebijakan pemerintah.

Menkum HAM Yasonna Laoly bersikeras agar napi kasus korupsi, terorisme, dan narkoba diberi remisi. Alasannya karena dia tak ingin melanggar UU. Pemberian remisi bagi setiap napi adalah hak. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly menilai setiap narapidana (napi) berhak mendapat remisi termasuk koruptor. Menurutnya, remisi merupakan hak setiap napi yang dilindungi undang-undang.

Rencana pemberian kembali remisi bagi napi korupsi terus menuai kritik. Kali ini datang dari mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Dia menilai, wacana tersebut melanggar hak asasi rakyat.