Kejagung mengajukan memori banding atas kekalahannya dalam gugatan praperadilan, terkait kasus dugaan korupsi Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin. Banding tersebut dipertanyakan karena jaksa kerap absen menghadiri sidang.

Permohan praperadilan yang diajukan para tersangka kasus suap DGS BI ditolak hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Atas keputusan ini, Max Moein dan rekan-rekannya dari PDIP langsung menyatakan banding.

KPK menilai gugatan praperadilan dan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan delapan tersangka dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), tidak berkualitas dan tidak sah.

Adanya dugaan rekayasa fakta dalam kasus yang menjerat Bibit dan Chandra membuat. Pihak KPK pun kini sedang membuka kemungkinan mengusut dugaan rekayasa kasus ini.

Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa menjadikan kasus Bibit-Chandra sebagai momentum untuk membangun kepercayaan publik. Tentu, Kejagung akan mengambil langkah terbaik.

Presiden SBY harus segera memberikan arahan yang jelas agar kasus Bibit-Chandra segera tuntas pasca putusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan PK Kejagung atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dua pimpinan KPK itu.

MA tidak dapat menerima permohanan PK SKPP Bibit Chandra yang diajukan Kejaksaan. Jika perkara ini harus ke pengadilan, Bibit Chandra mengaku siap.

Kuasa hukum Bibit-Chandra meminta agar Kejaksaan Agung segera mengeluarkan SKPP yang baru. Pemeriksaan tambahan juga diperlukan untuk menambah dasar yang kuat bagi SKPP tersebut.

Status Bibit Samad Rianto tetap sebagai tersangka pasca penolakan MA terhadap PK SKPP yang diajukan Kejaksaan. Bibit enggan berpolemik dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengusulkan apabila Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah harus menjalani persidangan maka Jaksa Agung, Kapolri maupun Ketua MA harus mengawasinya. Sang hakim juga harus jujur dan berpengalaman.