Pengawasan dan jaminan produk halal yang masuk ke tanah air merupakan hal yang penting untuk diketahui halal haramnya.

Setelah <a href="https://food.detik.com/read/2015/04/21/134622/2893643/901/olimpiade-halal-2015-mulai-dilaksanakan-hari-ini">dibuka april lalu</a>, Olimpiade Halal dari LPPOM MUI terus berlanjut ke kota-kota lainnya di Indonesia. Pada 24 Mei, Olimpiade Halal berlangsung di Malang. Pondok pesantren Al-Izzah Batu dan Dilo (<em>Digital Lounge</em>) Malang menjadi lokasi Olimpiade Halal.

Halal tidak hanya berkaitan dengan makanan. Pusat perbelanjaan pun tak lepas dari aturan ini. Pada Jumat (01/05), Khazanah Plaza yang berkonsep halal resmi dibuka di Batam. 

Korea Selatan sedang gencar-gencarnya mempromosikan wisata muslim dengan liburan bertema halal. Korsel pun menargetkan peningkatkan kunjungan wisatawan muslim hingga 20% pada tahun 2015.

Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2015 masih berlangsung di JCC, Jakarta. Berbagai travel agent masih memberikan penawaran paket wisata menarik, salah satunya adalah Halal Holiday dari ESQ Tours. Seperti apa ya?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa saat ini baru ada dua vaksin yang sudah mendapat sertifikat halal di Indonesia. Sertifikasi ini memang penting, terutama bagi masyarakat Muslim.

MUI mengatakan bahwa sesuai dengan UU no. 33 tahun 2014, seluruh produk termasuk makanan, minuman dan obat-obatan harus memiliki sertifikat halal. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengatakan bahwa sebenarnya, seluruh produk obat yang beredar sudah halal.

Kontroversi soal halal dan haram vaksin masih terjadi di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri memastikan bahwa saat ini, baru ada tiga vaksin yang mempunyai sertifikat halal dari MUI.

Soal halal dan haram vaksin imunisasi di Indonesia masih menjadi perdebatan di beberapa kalangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa sejatinya, pembuatan produk apapun yang bersinggungan dengan babi dan barang-barang haram lainnya, hukumnya tentu saja haram.

Ketua Punjab Halal Development Agency (PHDA), Justice Khalil-ur-Rehman mengatakan bahwa ada lebih dari 90 persen masyarakat Pakistan yang mengonsumsi makanan tidak halal. Ini terjadi karena ketidaksadaran.