Tim panel pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh hakim yang memutus kasus Sudjiono Timan akan memeriksa 2 orang saksi. Satu orang berasal dari kalangan advokat sementara seorang lagi merupakan hakim internal Mahkamah Agung (MA).

Komisi Yudisial telah membentuk panel untuk mengungkap dugaan pelanggaran etik atas putusan bebas Sudjiono Timan, koruptor Rp 1,2 triliun. Menurut Ketua Tim Panel Pemeriksaan kasus Sudjiono Timan, Taufiqurrahman Sahuri, Jaksa dapat mengajukan kembali PK.

ICW, YLBHI, dan ILR bergabung menjadi Koalisi Pemantau Keadilan untuk melaporkan lima hakim ke KY. Lima hakim yang dilaporkan ini terkait lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun, Sudjiono Timan.

Lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun Sudjion Timan dan dianulirnya hukuman 15 tahun penjara menyeret banyak pihak masuk dalam pusaran polemik. Tidak terkecuali PN Jaksel yang meloloskan permohonan Timan.

KY dan Bawas MA diminta tidak lama-lama mengusut kasus lepasnya buronan Rp 1,2 triliun Soedjiono Timan. Hal itu perlu dilakukan supaya kasus ini tidak menguap dan hilang begitu saja tanpa adanya penyelesaian.

Selain memeriksa majelis hakim PK yang melepaskan Sudjiono Timan, KY juga berencana memeriksa kuasa hukum Timan. Selain itu hakim PN Jaksel juga tidak lepas dari bidikan KY.

Suparman Marzuki yakin pihaknya tidak bekerja sendirian menelusuri dugaan suap di balik kasus lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun. Suparman yakin KPK juga tengah mengungkap kasus ini.

Bawas MA segera memeriksa dua hakim agung dan dua hakim ad hoc tipikor MA terkait vonis lepas Timan. Dua hakim agung itu adalah Suhadi dan Andi Samsan Nganro serta hakim ad hoc Sofyan dan Abdul Latief.

KY mencium aroma suap dalam vonis MA yang melepas koruptor Rp 1,2 triliun Sudjiono Timan melalui PK. Walau belum ada laporan resmi dari masyarakat, lembaga marwah hukum ini telah bergerak menyelidiki dugaan itu.

Lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun Sudjiono Timan karena vonis MA membuat goncang masyarakat, termasuk internal MA. Apalagi MA juga menganulir vonis 15 tahun penjara bagi Timan.