KY meminta Mahkamah Agung (MA) tidak tiarap atas lepasnya Sudjiono Timan di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Pucuk pimpinan tertinggi MA pun diminta tampil untuk memberikan klarifikasi.

Putusan lepasnya Sudjiono Timan oleh MA di tingkat Peninjauan Kembali (PK) berbau tidak sedap. KY telah menerima laporan adanya dugaan suap atas lepasnya koruptor Rp 369 miliar ini.

Meski kabur dan hilang tanpa jejak, permohonan PK terpidana korupsi Rp 369 miliar dikabulkan MA. Dalam putusannya, MA melepaskan bos BUMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) itu.

Komisi Yudisial (KY) mencium aroma tidak sedap dibalik putusan lepasnya terdakwa korupsi Sudjiono Timan oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat Peninjauan Kembali (PK). KY pun akan turun tangan menelusuri kasus tersebut.

Putusan lepas atas terpidana korupsi Rp 369 miliar Sudjiono Timan bak petir di siang bolong. ICW mendesak KPK,memeriksa para hakim yang mengadili di tingkat PK itu.

Mahkamah Agung (MA) menganulir kasasi yang memvonis 15 tahun penjara bagi Sudjiono Timan. Koruptor Rp 369 miliar itu hingga kini masih buron dan tidak diketahui rimbanya.

Masih ingat hakim Daming Sunusi yang gagal jadi hakim agung? Saat <i>fit and proper test</i>, Daming bercanda bahwa pemerkosa dan korban saling menikmati. Daming sempat direkomendasikan KY dipecat, namun MA bergeming.

Halaman 107 putusan kasus Yayasan Supersemar menyimpan tanda tanya besar. Sebab, dalam amar putusan, seharusnya tertulis Rp 185 miliar tetapi berubah menjadi Rp 185 juta. Benarkah hanya salah ketik semata?

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengeluarkan Surat Edaran bernomor M.HH-04.PK.01.05.06 sebagai aturan teknis PP 99 tahun 2012. Rekan separtai Amir, Ruhut Sitompul, menyatakan dengan surat ini justru mempertegas koruptor sulit dapat remisi.

Kemenkum HAM menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana terkait PP 99/2012. Surat itu menyatakan napi pelaku terorisme, koruptor dan narkoba bisa mendapat remisi pada lebaran tahun ini.