Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella berharap jalan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri mulus pada uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mendatangi KPK sore ini. Kedatangannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai menteri, yakni melaporkan harta kekayaan.

Setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, kini giliran Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyambangi Gedung KPK. Hanif menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Anggota Kabinet Kerja diwajibkan untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru mereka ke KPK. Sejauh ini ada sembilan menteri plus satu wakil menteri yang sudah melapor.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) diperlukan untuk mengetahui kewajaran harta yang dimiliki dan indikasi korupsi.

KPK sudah melayangkan surat agar seluruh menteri Kabinet Kerja segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), namun hanya beberapa yang baru menyerahkan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menyerahkan Senin (10/11) nanti.

Wapres JK meminta semua menteri untuk menyerahkan LHKPN ke KPK bulan ini. Lantas, apa jawaban Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani?

Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menegaskan sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terakhir ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau agar semua pejabat negara segera menyerahkan daftar laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

Rieka Diah Pitaloka sudah dua periode menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun sudah menyerahkan LHKPN ke KPK pada periode pertama dia menjabat.