Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana dan Walikota Tri Rismaharini diharapkan bisa duduk bersama untuk  mencari solusi agar APBD 2011 segera digedok. Segala konflik yang terjadi hendaknya bisa diakhiri.

Anggota DPRD Surabaya akhirnya menggugat perdata Walikota Tri Rismaharini setelah Polda Jatim menolak menerima laporannya.

Gubernur Jatim melakukan pertemuan dengan Walikota Tri Rismaharini dan Wawali Bambang DH. Sementara Ketua DPRD Wisnu Wardhana yang diundang tak hadir. Gubernur minta APBD Surabaya 2011 segera digedok.

Upaya anggota DPRD Surabaya melaporkan Walikota Tri Rismaharini ke Polda Jawa Timur kandas. Untuk keduakalinya, polisi menolak menerima pengaduan pencemaran nama baik tersebut.

"Nantinya kita mendesak kapolda agar anggotanya segera menuntaskan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan walikota di Kompas beberapa waktu lalu," kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya, Agus Santoso .

Ketua DPRD Surabaya dan perwakilan dari Badan Kehormatan (BK) akan menemui Kapolda Jatim, Irjen Pol Badrodin Haiti. Pertemuan yang diagendakan pukul 13.00 WIB ini, untuk menanyakan tentang mekanisme pelaporan di Polda Jatim.

Aksi unjuk rasa menolak pembangunan tol tengah kota akhirnya membubarkan diri. Massa meninggalkan halaman gedung DPRD Surabaya setelah perwakilan mereka ditemui Ketua DPRD dan Ketua badan Kehormatan.

Selain menolak tol tengah kota, massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Surabaya menuntut Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana turun dari jabatannya. Wisnu dianggap mencederai hati warga.

Walikota Tri Rismaharini akhirnya menghadiri undangan Pansus Hak Angket Reklame di DPRD Surabaya. Walikota tiba melalui pintu belakang gedung dewan, Pukul 10.20 Wib, Senin (24/1/2011).

Walikota Tri Rismaharini diagendakan diperiksa oleh Pansus Hak Angket Reklame di DPRD Surabaya, Pukul 10.00 Wib. Namun hingga Pukul 10.20 Wib, Senin (24/1/2011), walikota maupun anggota pansus belum terlihat.