Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan ada lebih dari tiga kementerian yang melaporkan dugaan praktek kongkalikong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia pun akan meneruskan laporan terkait kementerian tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendukung Seskab Dipo Alam melaporkan kongkalikong di semua kementerian ke KPK. Dipo harus menyertakan bukti lengkap untuk mempermudah KPK memproses hal tersebut.

Setelah Idris Laena dari Partai Golkar, kini giliran politikus Sumaryoto yang diindikasikan melanggar kode etik parlemen. Badan Kehormatan DPR mendapatkan keterangan bahwa politikus PDI Perjuangan itu bertemu dengan direksi PT Merpati Nusantara Airlines di luar forum resmi DPR.

Badan Kehormatan (BK) DPR telah memeriksa tiga anggota dewan dari tujuh yang dilaporkan Dahlan Iskan. Meski BK masih perlu waktu untuk menuntaskan hal itu, tetapi pimpinan DPR sudah menyatakan siap menindaklanjuti kesimpulan BK.

Badan Kehormatan (BK) DPR belakangan dibuat sibuk oleh pemeriksaan anggota dewan yang dilaporkan atas dugaan pemerasan BUMN. Pimpinan DPR mendorong agar pemeriksaan terhadap anggota BK itu tidak pilih kasih.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengapresiasi langkah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang mengajukan surat pengunduran diri ke Komisi III DPR. Menurutnya, hal itu bagian dari demokrasi yang cukup baik.

Dahlan Iskan diminta melakukan langkah serupa.

Seskab Dipo Alam melapor ke KPK terkait kongkalikong anggaran di kementerian dengan DPR. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendorong Menteri BUMN Dahlan Iskan juga melakukan tindakan yang sama.

Kalangan pimpinan DPR mengapresiasi laporan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam ke KPK terkait kongkalikong anggaran di kementerian dengan DPR. KPK diminta memproses laporan tersebut hingga tuntas.

“Kalau tidak ada nama, berarti fitnah."