Presiden SBY menggelar konferensi pers soal penetapan tersangka Ketua MK Akil Mochtar. SBY menuturkan banyak pihak yang memintanya membubarkan MK dan menghukum mati Akil Mochtar, namun SBY tak bisa mengamini karena tak memiliki wewenang.

Tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar seakan mengungkit luka lama MK. Yaitu saat ditemukan adanya surat palsu MK yang menyeret-nyeret hakim konstitusi Arsyad Sanusi.

Wajah MK telah tercoreng akibat ulah Ketuanya, Akil Mochtar, yang diduga menerima suap. Gerindra mendesak semua Hakim MK yang terlibat untuk mundur demi perbaikan lembaga yang sebelumnya terkenal bersih itu.

Ketua MA periode 2009-2012 Harifin Tumpa pernah merasakan kekhawatiran terhadap teman sejawatnya, MK. Kini, ramalannya pun terbukti: Ketua MK tertangkap KPK saat mengadili sengketa Pilkada.

Ironi, mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan persoalan hukum Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Rekam jejak Akil di bidang hukum seakan tersapu akibat penangkapan yang dilakukan KPK.

Sekjen MK Jenadri M Gaffar menyebutkan 3 ganja dan 2 pil inex yang ditemukan di laci meja kerja Akil Mochtar telah diserahkan ke BNN. Namun BNN mengaku belum menerimanya.

Hancurnya wibawa Mahkamah Konstitusi pasca penangkapan Akil Mochtar menjadi perhatian serius Presiden SBY. Bersama lembaga negara lainnya, SBY hendak mencari cara baru untuk bisa memilih hakim konstitusi.

Temuan narkoba di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar membuat prihatin dunia konstitusi di Indonesia. MK dan pemerintah disarankan harus mengetatkan peraturan rekruitmen.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pemberhentian sementara Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi dan Ketua MK. Namun pihak Istana Negara mengatakan belum menerima surat tersebut.

Setiap perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) selalu diadili oleh tiga hakim konstitusi sebagai satu tim panel. Akil Mochtar selalu bersama dengan Anwar Usman dan Maria Farida.