Ternyata, rapat Bamus DPRD DKI hari ini tak jadi membahas penjadwalan rapat paripurna tentang Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur Ahok. 

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan hanya PDIP dan Partai Hanura yang menolak HMP terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Namun PKB menyatakan dirinya juga masih bersikap menolak HMP, jadi bukan hanya PDIP dan Hanura saja yang menolak HMP.

"Kami menolak HMP. ‎Kita dari awal sudah menolak HMP. Hasil rapat internal kita juga menyatakan menolak HMP," kata Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus saat dihubungi, Kamis (4/6/2015).

Gubernur DKI Basuki T Purnama sempat meniatkan diri maju di Pilgub DKI 2017 lewat jalur independen. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) menyangsikan kemampuan Ahok meniti jalur independen untuk 2017.

Lulung Lunggana menyarankan Ahok mundur dari kursi DKI 1 sebelum dimakzulkan dari hasil hak menyatakan pendapat (HMP) yang tengah digulirkan.

Eksplisit, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana mendukung penuh penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang mengarah ke pemakzulan Ahok.‎ Politisi PPP ini menyarankan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mengundurkan diri saja dari jabatannya sebelum kena makzul DPRD.

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana menyatakan pendukung Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Ahok bukan hanya terbatas pada anggota fraksi partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) saja, melainkan lebih luas dari itu.

Penentuan jadwal rapat paripurna soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP) segera digelar hari ini. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi ‎menyatakan hanya ada dua fraksi partai yang menolak HMP terhadap Ahok, yakni PDIP dan Partai Hanura.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyebut mayoritas fraksi setuju untuk menggulirkan HMP terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pengacara tersangka muncikari RA, Pieter Ell, menyatakan ada kalangan anggota parlemen yang memakai jasa PSK artis.