Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) terkait waktu rilis hasil survei dan quick count. Hasil putusan MK tersebut mengubah beberapa hal.

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal dalam UU Pemilu yang membatasi waktu quick count (hitung cepat). Putusan MK ini dinilai tidak masalah jika penyelenggaraan pemilu berjalan jujur dan adil.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi). Quick count hasil pemilu dan survei tidak dibatasi tenggang waktu. Komisi II kecewa dengan putusan ini.

Persepsi bersuka cita menanggapi putusan MK terkait pembebasan survei di masa tenang pemilu dan waktu rilis quick count. Persepsi menganggap ini adalah kemenangan demokrasi.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi soal quick count, dan batasan tenggang waktu dicabut. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya segera melaksanakan putusan tersebut.

MK seakan mempreteli kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jika sebelumnya keputusan DKPP bersifat final dan mengikat, kini keputusan DKPP bisa digugat ke PTUN.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini dilakukan dalam rangka kerjasama pengiriman logistik Pemilu 2014.

MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi). Alhasil, quick count hasil pemilu cepat tidak dibatasi tenggang waktu.

Caleg DPRD Jateng dari Partai Demokrat, Nadiroh dituntut empat bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan dan denda Rp 15 juta. Nadiroh dinilai jaksa terbukti berkampanye di lingkungan sekolah.

Sekelompok aktivis pengendalian tembakau mengingatkan untuk tidak memilih calon anggota legislatif (caleg) yang tidak pro kesehatan dalam pemilu mendatang. Menurut mereka, kesejahteraan tak mungkin tercapai tanpa kesehatan yang baik.