Meruncingnya dugaan penyimpangan APBD Surabaya 2011 memaksa PDIP buka suara. Sebagai partai pengusung, PDIP meminta Walikota Tri Rismaharini menjelaskan secara terbuka tudingan yang dialamatkan.

Dukungan KPK segera memeriksa dugaan penyelewengan penggunaan APBD Surabaya 2011 di Pemkot Surabaya mengalir. Pengamat hukum I Wayan Titib Sulaksana menilai KPK tidak perlu menunggu pengaduan.

KPK maupun Kejaksaan didesak untuk segera usut penyelewengan di Pemkot Surabaya. Pembelian 28 Isuzu Panther dan 5 Mitsubishi Pajero dinilai sudah melanggar hukum.

Dewan menemukan penyimpangan yang dilakukan Pemkot Surabaya. Selain membeli 33 mobil yang belum dianggarkan, ternyata ada belanja kendaraan yang sebelumnya dicantumkan di APBD 2011 tapi dihilangkan.

Absennya Walikota Tri Rismaharini di sidang Paripurna Pengesahan Perubahan APBD 2011 ternyata bakal berdampak besar. Keluarga miskin di Surabaya terancam tidak bisa berobat gratis.

Hubungan Walikota dengan DPRD Surabaya kembali kurang harmonis. Setelah dewan menolak menyetujui Perubahan Anggaran Keuangan APBD 2011 yang diajukan Walikota Tri Rismaharini, kini rapat paripurna 'diboikot'.

Walikota Tri Rismaharini makin terpojok. Keputusan DPRD Surabaya yang menolak menyetujui 33 mobil yang telah dibeli Pemkot Surabaya mendapat 'dukungan' Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Bantuan 28 mobil Isuzu Panther untuk Polrestabes Surabaya dipersoalkan. Walikota Tri Rismaharini dilaporkan ke kejaksaan karena kebijakannya itu diduga menyimpang dari peraturan.

Anggota dewan pilih berhati-hati menyikapi pengajuan anggaran Rp 9 miliar dari Pemkot Surabaya. Anggota dewan tak ingin masuk bui gara-gara menyetujui permintaan Walikota Tri Rismaharini untuk pengadaan mobil.

Kebijakan Walikota Tri Rismaharini kembali menuai kontroversi. Buntut dari pengadaan mobil untuk Muspida Surabaya, dewan menolak Perubahan Anggaran Keuangan. Pengajuan Rp 9 Miliar itu dinilai melanggar aturan.