detikNews
Inkonsistensi MK, Izin Presiden Periksa Pejabat Negara Dihidupkan Lagi
Apakah MK sudah amnesia dengan putusan-putusan sebelumnya?
Rabu, 23 Sep 2015 09:44 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Terlalu Lama, 11 Bulan MK Petieskan Putusan 'Izin Presiden Periksa DPR'
Hampir satu tahun berlalu, putusan itu baru dibacakan oleh Ketua MK pengganti Hamdan, kemarin. Kenapa baru dibacakan?
Rabu, 23 Sep 2015 08:47 WIB
detikNews
MK Putuskan Pemeriksaan Anggota DPR Harus Izin Presiden, ini Tanggapan KPK
MK mengetok palu anggota DPR yang diperiksa penegak hukum harus izin presiden, dan anggota DPRD izin Mendagri. Apa respons KPK?
Selasa, 22 Sep 2015 17:34 WIB
detikNews
Penyidik Periksa Anggota DPR Harus Izin Presiden, MK Diskriminatif!
MK memerintahkan penyidik harus meminta izin presiden jika ingin memeriksa anggota DPR. Hal ini dinilai diskriminatif.
Selasa, 22 Sep 2015 17:18 WIB
detikNews
Inkonsisten, MK Kini Wajibkan Pemeriksaan Anggota DPR Harus Izin Presiden
Kini penyidik harus mengajukan izin ke presiden apabila ingin memeriksa anggota DPR.
Selasa, 22 Sep 2015 16:19 WIB
detikNews
Soal Nasib Calon Tunggal, Komisi II Terima Apapun Putusan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutuskan nasib calon tunggal yang tidak diatur dalam UU Pilkada, dan menjadi aduan judicial review.
Selasa, 22 Sep 2015 15:55 WIB
detikNews
MK Tegaskan Mantan Terpidana Korupsi Tidak Bisa Ikut Pilkada
MK menegaskan mantan terpidana korupsi tidak bisa berlaga di Pilkada.
Selasa, 22 Sep 2015 15:42 WIB
detikNews
MK Beri Wewenang Bahas RUU ke DPD, Irman: Ini Tantangan
MK memberikan kewenangan DPD dalam membahas RUU layaknya DPR dan Presiden.
Selasa, 22 Sep 2015 14:58 WIB
detikNews
MK Terbelah Saat Mengadili Legalitas Pembentukan UU MD3
MK menolak gugatan legalitas pembentukan UU MD3. Dalam vonis ini, MK terbelah.
Selasa, 22 Sep 2015 14:34 WIB
detikNews
Politikus PDIP Tak Masalah Bila 'Pasal Perlindungan' Anggota DPR Dicabut
UU MD3 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya soal pasal yang mengharuskan pemeriksaan pidana ke anggota DPR seizin MKD.
Selasa, 22 Sep 2015 14:21 WIB