Guru-guru SMK jurusan farmasi menggugat UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan ke MK. Akibat UU tersebut, murid-murid mereka yang lulus tidak boleh berpraktik karena untuk praktik haruslah lulusan D3.

Kementerian Dalam Negeri mengembalikan draf APBD DKI yang diserahkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama karena mendapat evaluasi. Ternyata Kemendagri minta anggaran pendidikan dalam APBD ditambah.

Demi kepentingan masyarakat, ABPD 2015 harus segera disahkan. Apabila terlambat, maka DKI Jakarta dinilai akan merugi Rp 11,40 Triliun dari dana perimbangan.

Jaksa penyidik tindak pidana khusus telah menetapkan 5 tersangka kasus pengadaan perangkat alat kontrasepsi jenis Intra Uterine Device Kit (IUD Kit) di BKKBN pusat. Selain itu, jaksa juga melakukan pencegahan kepada 5 tersangka tersebut.

Kartu BPJS kini bisa digunakan di Lapas di Jakarta. Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok secara simbolis menyerahkan kartu BPJS ke napi di Salemba. 

Munculnya dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta tahun 2015 mendapat sorotan. Siapa yang mengusulkan anggaran fantastis itu?‎

Barang-barang palsu alias KW‎ atawa bajakan sudah marak dipakai masyarakat. Hati-hati lho, bisa-bisa Anda masuk penjara gara-gara pakai barang palsu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga pemerintah yang ditugasi untuk mengawasi dan mencegah praktik korupsi, suap dan gratifikasi. Soal gratifikasi untuk dokter yang sedang hangat dibicarakan, KPK pun memberikan penjelasan.

MK membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (UU Pemilu 2013) yang berbunyi, “(Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi syarat): [g] bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya.”

Pihak keluarga dan kuasa hukum Fariz RM, Hendra Heriansyah mengecam tindakan Kejaksaan Negeri karena memindahkan Fariz ke LP Cipinang tanpa konfirmasi. Iapun menyebut pihak Kejaksaan Negeri telah bersikap arogan.