MK mengabulkan permohonan Effendi Gazali dkk tentang pemilu yang dilakukan serentak, baik Pileg dan Pilpres untuk Pemilu 2019. Mantan Ketua MK Mahfud MD menduga bakal ada implikasi politis.

MK memutuskan pileg dan pilpres tahun 2019 dan seterusnya harus dilaksanakan serentak. Namun putusan ini tidak bulat hakim konstitusi Maria Farida Indarti menolak. Maria menilai putusan itu nebis in idem.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Effendi Gazali dkk tentang pemilu yang dilakukan serentak, baik Pileg dan Pilpres untuk pemilu 2019. Ada beberapa pasal UU Pilpres yang dinyatakan inkonstitusional.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pileg dan Pilpres harus dilaksanakan serentak pada 2019 dan seterusnya. Atas putusan ini, Effendi Gazali selaku pemohon menyatakan puas.

MK mengabulkan permohonan Effendi Gazali tentang pemilu yang dilakukan serentak, baik Pileg dan Pilpres. Namun MK memberikan amar yaitu putusan ini baru mulai berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya.

Menjelang putusan UU Pilpres, MK digereduk massa pendukung gugatan Pilkada Kerinci yang juga digelar sidangnya di MK. Massa terlibat kericuhan di luar gedung.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dijadwalkan menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta pekan depan. Akil bersaksi dalam perkara suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

"Menyatakan keberatan penasihat hukum tidak dapat diterima. Menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum sebagai dasar untuk memeriksa mengadili dan memutus," kata hakim ketua Suwaedi.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan atas uji materi UU Pilpres yang diajukan oleh Effendi Gazali. Akankah MK mengabulkan gugatan ini, atau uji materi ini kandas sekali lagi?

Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi UU Pilpres yang didalamnya memuat kemungkinan pileg dan pilpres digelar serentak. Di antara dukungan partai-partai kecil dan menengah terhadap gugatan itu, PKB berharap gugatan tersebut ditolak.