Memang merealisasikan reformasi birokrasi yang ideal cukup sulit. Ini disebabkan adanya budaya ketertutupan struktur birokrasi yang begitu tebal. Ada pun bila dilakukan perubahan yang terjadi masih sebatas kulit luarnya saja.

Tim Hukum Mega-Prabowo merasa telah mengajukan bukti-bukti yang kuat dalam persidangan perselisihan hasil pemilu di MK. Karena itu mereka optimistis MK akan mengabulkan permohonan mereka.

Persoalan DPT menjadi poin paling krusial yang dibahas dalam persidangan di MK. Penjelasan KPU soal DPT dinilaitim Mega-Prabowo menggelikan.

Perubahan daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan KPU bukan karena adanya penambahan pemilih, melainkan karena terjadi kesalahan saat rekapitulasi daftar pemilih. KPU mengaku tidak pernah mengubah daftar pemilih by name.

Mahkamah Konstitusi (MK) menengarai kecurangan pilpres memang berlangsung secara masif. Namun untuk menyimpulkan apakah kecurangan itu bersifat terstruktur dan sistematis masih perlu pembuktian lebih jauh.

25 Juta pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama ditemukan tim JK-Wiranto. Temuan ini mereka peroleh setelah melakukan penyisiran DPT dari KPU.

"Jangan sampai masalah ini menjadi seperti dagang sapi. Jangan sampai seperti didikte oleh parpol-parpol. Percayalah pada waktunya nanti saya akan umumkan," ujar SBY.

Hari ini, Senin (4/8/2009) sampai dengan 12 Agustus mendatang bakal jadi hari-hari yang menegangkan bagi para capres-cawapres 2009, KPU dan seluruh rakyat Indonesia. Sebabnya, pada Senin ini MK akan mulai menggelar sidang sengketa hasil Pilpres 2009.

Pasangan Mega-Prabowo lewat kuasa hukumnya meminta MK untuk membatalkan hasil Pilpres 2009. Pasangan nomor urut 1 ini  juga meminta mahkamah memerintahkan KPU untuk mengulang pelaksanaan pilpres di seluruh provinsi.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Mega-Prabowo meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan hasil Pilpres 2009. Alasannya, telah terjadi pelanggaran secara masif dan terstruktur dalam seluruh tahapan hajatan 5 tahunan tersebut.