Sistem multipartai yang terjadi di Indonesia saat ini adalah keadaan yang tidak terhindarkan. Jumlah parpol di Indonesia diyakini sulit berkurang meski telah 'diakali' lewat parliamentary threshold atau electoral threshold.
LSI dalam risetnya menyebut tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden SBY mengalami penurunan. Hasil riset ini dinilai merupakan peringatan dini bagi SBY untuk mampu menciptakan prestasi besar agar dikenang baik oleh masyarakat.
Sikap reaktif SBY bila ada isu menyerang dirinya, dinilai sebagai politik pencitraan karena selalu ingin tampil sempurna. Politik semacam ini berhasil diterapkan di tengah masyarakat yang paternalistik.
Penelitian LSI menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bawah SBY turun karena gagal mengatasi pelbagai masalah. Nah PD menyebut padahal ada menteri dari partai lain.
Riset LSI menyebut, kepuasan publik atas kinerja Presiden SBY terus melorot. Salah satu penyebabnya adalah sikap reaktif SBY jika diserang isu dengan bercurhat. SBY pun diminta menghentikan politik pencitraan.
Pengamat politik Arbi Sanit menilai pernikahan Walikota Bogor Diani Budiarto yang keempat, merupakan perbuatan tidak etis. Ia juga menyatakan, Diani Budiarto seharusnya diberhentikan dari jabatannya karena gagal menjadi pemimpin yang baik.
Sejumlah anggota Komisi III berkukuh meminta Pansel pemimpin KPK mengirim 10 nama calon. ICW meminta agar anggota DPR taat hukum, karena sebelumnya MK telah memutuskan masa jabatan pemimpin pengganti KPK adalah 4 tahun.
Pimpinan DPR dan petinggi Partai Demokrat harus tegas dalam membuat keputusan tentang Nazaruddin. Nazaruddin harus diberhentikan dari DPR sekaligus dikeluarkan dari PD.