Dua materi krusial yang mengatur syarat pencalonan pasangan capres-cawapres belum selesai. Lobi-lobi di menit terakhir pun sangat diharapkan untuk menghindari terjadinya voting.

Wali Kota Bandung Dada Rosada menyatakan pembangunan area komersil di Babakan Siliwangi berupa rumah makan dibutuhkan warga Bandung.

Wali Kota Bandung Dada Rosada menyatakan akan mengevaluasi usulan pembuatan Perda khusus kawasan Babakan Siliwangi. Menurutnya Baksil bisa saja dibuat perda seperti Tegallega

Untuk melindungi kawasan Baksil sebagai hutan taman kota, sebaiknya dibuat Perda khusus mengenai kawasan tersebut. Hingga titik darah penghabisan, Baksil harus tetap menjadi ruang terbuka hijau.

Pembahasan RUU Pilpres masih diwarnai perdebatan soal syarat pengajuan capres. Meski begitu, Rapat Bamus memutuskan untuk mengesahkan RUU tersebut pada 22 Oktober.

Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Bandung yang baru 8,76 persen bisa membuat wali kota Bandung terseret hukum. Kepala daerah bisa dianggap telah melalaikan kewajibannya.

Mantan Ketua Pansus RUU Tata Ruang DPR RI Rahman Syagaaf menyesalkan rencana pembangunan rumah makan di kawasan Baksil. Menurutnya Baksil sampai kapan pun harus tetap hijau.

Setelah terlantar selama 3 tahun akhirnya DPR dan pemerintah sepakat untuk menjadikan RUU Kementerian Negara menjadi UU. Rencananya RUU ini akan diketok di Sidang Paripurna tanggal 21 Oktober mendatang.

Forum lobi RUU Pilpres malam ini adalah forum lobi terakhir. Karena belum ada titik temu, pembahasan akan dilanjutkan di pansus dan komisi untuk mengambil keputusan tingkat pertama. Meski demikian, lobi-lobi informal tetap akan dilakukan.

Akibat alotnya lobi RUU Pilpres, sempat terjadi ketegangan dalam forum yang dihadiri para pimpinan fraksi dan utusan pemerintah itu.