Panitia angket BBM telah menemukan lemahnya konsep kerja LNG Tangguh. Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir meminta panitia untuk mengundang Mega, Taufiq Kiemas dan SBY untuk didengar keterangan mereka.

Komisi II DPR akan meminta klarifikasi Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary terkait rencana kunjungan anggota KPU ke 14 negara. KPU diusulkan menunda kunjungan ke luar negeri.

Carut marutnya penataan ruang di Kota Bandung dinilai Pansus VIII DPRD Kota Bandung, karena perilaku pejabat pemerintahnya. Pejabat terlalu mudah mengeluarkan izin pembangunan mal.

Pansus VIII DPRD Kota Bandung menilai pemerintah hanya berjalan sepihak dalam hal perijinan tata ruang selama ini. DPRD Kota Bandung hanya mengetahui izin proyek pada saat timbul konflik sosial.

Selama proses Raperda Rancangan Detail Tata Ruang Kawasan (Raperda RDTRK) status Babakan Siliwangi (Baksil) bisa menjadi status quo.

Walaupun izin pembangunan rumah makan di kawasan Babakan Siliwangi (Baksil) telah keluar, Pansus VIII DPRD Kota Bandung meminta segala bentuk izin terkait dengan penataan ruang dihentikan terlebih dahulu.

Rencana pemerintah yang akan renegosiasi kontrak LNG Tangguh bukan untuk menyerang  Megawati melainkan guna mengembalikan uang negara. Tim independen perlu dibentuk untuk mengusutnya.

PDIP menuding dibukanya kembali negosiasi perusahaan negara LNG Tangguh antara pemerintah RI dengan Cina sebagai akal-akalan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tudingan itu pun dibantah keras.

UU Migas No 22/2001 harus segera diamandemen agar tidak menghambat investasi. Sementara BP Migas harus dibubarkan karena tak punya pengawas sementara fungsinya tak jelas.

Formulasi harga LNG Tangguh yang diteken pada masa pemerintahan Megawati dinilai sangat aneh dan merugikan. Pemerintah harus segera melakukan renegosiasi ulang.