Menjelang pemilu, gerakan-gerakan politis perlu diwaspadai. Khususnya gerakan kepala desa dan lurah pada pemilih khusus.

Di tengah ramainya persiapan para capres dan cawapres mempersiapkan diri untuk mendulang suara dalam Pileg, muncul sejumlah ancaman terkait keselamatan capres tersebut. Presiden SBY sudah menginstruksikan kepada Polri untuk melindungi semua capres dari segala bentuk ancaman.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi soal quick count hasil pemilu yang dibatasi tenggang waktu. Ketua MK Hamdan Zoelva tak risau dengan quick count yang dirilis cepat. Menurutnya, quick count bukan hasil resmi KPU.

Dana terlarang langsung dikonversi menjadi kegiatan kampanye, tidak melalui rekening dana kampanye.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pembatasan waktu quick count dan penentuan waktu rilis hasil survei.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai keputusan MK membuat rilis quick count bisa mempengaruhi pemilih lain yang belum memilih.

Minggu tenang adalah waktu bagi jutaan pemilih untuk merenung dan menentukan pilihan yang tepat. Maka hasil survei sebaiknya tidak dilansir pada masa itu, karena dapat menimbulkan kecenderungan pemilih.

PDI Perjuangan menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan larangan rilis hasil survei di masa tenang jelang pemungutan suara 9 April 2014. Namun, PDIP berharap para pemilih cermat mengkritisi hasil survei.

Caleg DPRD Jateng dari Partai Demokrat, Nadiroh, dihukum empat bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan dan denda Rp 10 juta. Nadiroh dihukum karena berkampanye di lingkungan sekolah.

Menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014, banyak beredar atau diberitakan tentang berbagai macam hasil survei terkait prediksi hasil suara ataupun capres yang menjadi pilihan warga masyarakat. Bagaimana cara membedakan survei itu dapat dipercaya atau tidak?