Badan Pertanahan Nasional (BPN) punya standar dalam pengurusan sertifikat tanah. Sesuai SOP mereka mengurus sertifikat tanah itu maksimal 90 hari. 

Revisi UU Administrasi Kependudukan yang diketok DPR dan Kemendagri pada Selasa (26/11) lalu menyepakati segala pengurusan surat-surat kependudukan di kantor pemerintahan gratis. Bahkan birokrat yang memungut uang tak resmi bisa dipidana. Bila tetap dipungut, lapor ke sini!

Revisi UU Administrasi Kependudukan menegaskan pengurusan surat-surat kependudukan seperti KTP elektronik (KTP-el), kartu keluarga dan akta kelahiran gratis. PNS yang meminta uang bisa dipidana, termasuk yang menyodorkan kotak 'iuran seikhlasnya'.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Kerja (Panja) Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) memutuskan tidak menaikkan gaji Dewan Gubernur BI di 2014.

Keluarga pasien Julia Fransiska Makatey mengklaim dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani dkk melakukan pembiaran terhadap Siska selama 15 jam tak segera dioperasi karena RS meminta uang jaminan. Sebetulnya RS atau dokter tak boleh meminta uang jaminan saat kondisi darurat.

Ahok bicara soal masalah lahan di DKI Jakarta. Menurutnya banyak area terbuka hijau yang diduduki dan diberi sertifikat karena 'permainan'. Namun dia tak kuasa mengubahnya karena itu kewenangan BPN.

Menteri PU Djoko Kirmanto menanggapi soal polemik pembelian lahan di Depok oleh Pemda DKI untuk keperluan penanganan banjir.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menolak tawaran Pemprov DKI Jakarta yang berniat membeli lahan di Depok untuk dijadikan waduk. Jokowi mengimbau daerah yang berdekatan sebaiknya bisa saling bekerjasama.

Ada ironi di masalah gas Indonesia, sehingga pemanfaatannya belum maksimal untuk publik. Sebagai contoh saat ini ada defisit atau kekurangan gas di Sumatra Utara tetapi ada over supply gas di Jawa Timur yang tidak bisa dimanfaatkan oleh industri dan rumah tangga akibat minimya infrastruktur gas. Begitu pula di daerah lain.

Mantan pejabat tinggi di BPN dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor. Saksi mengungkapkan bagaimana peran Anas Urbaningrum dan Ignatius Mulyono dalam mengurusi SK hak pakai tanah di Hambalang.