KY mencium aroma judicial corruption terkait putusan MK yang memutuskan pemilu serentak pada 2019. Mahfud MD, selaku ketua majelis dalam sidang judicial review memilih cuek terhadap analisa KY itu.

Mantan ketua MK Jimly Ashshiddiqie mengapresiasi putusan MK tentang uji materi UU Pilpres bersifat final dan mengikat. Namun Jimly mengakui kejanggalan proses putusan tersebut. Karena itu MK harus mencatat kejanggalan itu agar tak terulang lagi.

KY mencium adanya aroma judicial corruption dalam vonis putusan Pileg dan Pilpres harus serentak di tahun 2019. Pasalnya putusan itu sudah diketok pada Maret 2013, tapi baru diucapkan Januari 2014.

Mantan menteri Kehakiman yang juga mengajukan uji materi soal UU Pilpres, Yusril Ihza Mahendra, menilai putusan MK soal UU serempak di 2019 blunder. Putusan itu menjadi tanda tanya besar.

MK menuai perhatian serius pasca memutuskan UU Pilpres pada Kamis (23/1) kemarin. Dalam putusannya, MK menyatakan pemilu serentak dilaksanakan tahun 2019. Mengapa harus menunggu lima tahun?

Putusan MK yang menjadikan pileg dan pilpres di 2019 dilakukan serentak mengundang kecurigaan. Sebab putusan itu sudah diketok pada 26 Maret 2013 tetapi baru dibacakan hari ini.

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Hamdan Zoelva memutuskan Pemilu 2019 digelar serentak. Komisioner KPU Sigit Pamungkas, menyebut keputusan itu membuat Pemilu lebih efisien secara anggaran.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu 2019 dilaksanakan serentak antara pileg dan pilpres. Namun putusan ini masih menyisakan pertanyaan karena hanya digelar sekali sidang pleno.

MK memutuskan Pileg dan Pilpres 2019 dilakukan serentak. Menurut PKB, putusan MK ini melegakan semua pihak.

Ternyata Mahfud MD dan Akil Mochtar yang mengadili putusan MK tentang pemilu serentak di 2019. Putusan ini telah diputus pada 26 Maret 2013. Mengapa baru dibacakan sekarang?