Sidang sendiri berlangsung selama kurang lebih 3 jam dari pukul 09.30 WIB. Hakim tunggal Sarpin Rizaldi kemudian menunda sidang pada Selasa (10/2) dengan agenda pembuktian dari pihak BG.

Pengacara Komjen BG juga mempersoalkan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dijadikan alat bukti oleh KPK dalam menetapkan tersangka kliennya. ‎

‎Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan menyebut penggunaan wewenang KPK dalam menetapkan status tersangka terhadap kliennya dilakukan dengan tujuan lain. Bahkan pengacara Budi menyebut penetapan tersangka itu menyalahi hak prerogatif Presiden Jokowi.

Dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Komjen Pol BG, kuasa hukum ‎BG menyebut KPK melanggar hak prerogatif Presiden Jokowi dengan menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Pekat dan mahasiswa melakukan aksi demo mendukung Polri di PN Jakarta Selatan. Tema yang mereka bawa adalah mendesak Presiden Jokowi segera melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.

Komisi Yudisial (KY) meminta agar polisi yang berjaga di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel bisa menjaga para pendukung Komjen Budi Gunawan (BG).

Perkara pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri masih berlarut-larut karena Presiden Joko Widodo belum menentukan sikap resmi pasca ditetapkannya BG sebagai tersangka oleh KPK.

Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori menunggui sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG). Imam duduk di barisan depan pengunjung sidang. Dia tampak serius menyimak jalannya sidang. 

Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan (BG), Maqdir Ismail sempat menanyakan status Bambang Widjojanto (BW) sebagai pimpinan KPK dalam surat kuasa yang dibawa oleh kuasa hukum KPK.

Sidang pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan (BG) akhirnya dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).