Pemerintah mengaku sudah habis-habisan menangani semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah pun menyiapkan skenario terburuk.

Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 1,11 triliun yang dialokasikan untuk Badan Penganggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) pada 2009. Angka tersebut tidak berubah dari dana yang dianggarkan pada tahun ini.

Proyek pembangkit listrik combine generation (co-gen) Chevron di Duri, Riau diduga merugikan negara US$ 1,4 miliar.

Proyek blok Cepu yang melibatkan ExxonMobil dan Pertamina berpotesi merugikan negara hingga US$ 1,2 miliar dari rencana pembangunan floating storage berkapasitas 2 juta barel.

Proyek blok Cepu yang melibatkan ExxonMobil dan Pertamina berpotesi merugikan negara hingga US$ 1,2 miliar dari rencana pembangunan floating storage berkapasitas 2 juta barel.

Penerapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) oleh pemerintah daerah dinilai bisa memicu penyelundupan BBM antar daerah.

Tindakan DPRD Kota Pematang Siantar yang memecat walikota dan wakil walikota Pematang Siantar dinilai tidak tepat. Sebab kedua pejabat tersebut dipilih langsung oleh rakyat.

Untuk meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia, pemerintah mengusulkan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar maksimal 100 persen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar membuat gebrakan. Lembaga ini memberhentikan Walikota Robert Edison Siahaan dan Wakil Walikota Imal Raya Harahap.

Masyarakat yang memiliki mobil banyak kini harus membayar pajak lebih banyak pula. Pajak progresif mobil disetujui maksimal 10 persen.