Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dikritik karena menunjuk Patrialis Akbar menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya Senin besok, SK Penunjukkan Patrialis akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pengangkatan Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi adalah satu kemunduran bagi independensi Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai bentuk sindiran, ICW kemudian membuat parodi Patrik Alis Star.

Penunjukkan mantan Menkum HAM Patrialis Akbar menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Presiden SBY, dipertanyakan banyak pihak. Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai, penunjukan tersebut sedikit menyalahi prosedur.

Presiden menunjuk pengganti hakim konstitusi Achmad Sodiki karena memasuki usia pensiun pada November 2013 nanti. Banyak kenangan yang didapat guru besar hukum Universitas Brawijaya ini.

Menkum HAM Amir Syamsuddin menilai tudingan yang dialamatkan sejumlah kalangan pada Patrialis Akbar tak relevan. Misalnya soal obral remisi saat menjabat Menkum HAM, Amir menilai tudingan itu tak ada kaitan dengan jabatan sebagai hakim MK.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disomasi terkait keputusannya yang menunjuk Eks Menkum HAM Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi. Presiden dianggap melanggar UU Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penunjukkan hakim MK.

Proses judicial review di MA dilakukan tertutup untuk umum. Hal ini berbeda dengan proses persidangan judicial review di MK. "Proses seperti itu legal tapi tidak legitimate," kata Eva Kusuma Sundari.

Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu menyetop kasus pencabulan anak sebab Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa menentukan usia anak yang didakwakan. Alhasil, terdakwa yang masih belum dewasa tersebut pun bebas.

Sidang judicial review di MA yang tertutup pernah membubarkan satuan kerja pemberantasan korupsi mirip KPK pada tahun 2001. Hal ini dikhawatirkan kembali terjadi jika sidang judicial review masih tertutup.

Judicial review atau uji materi peraturan di bawah UU menjadi otoritas MA. Namun berbeda pelaksanaannya dengan Mahkamah Konstitusi (MK), proses judicial review di MA tertutup.