Pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam yang menyebutkan akan memboikot media massa yang mengkritik pemerintah adalah pendapat pribadi. Sebab pemerintah sudah menegaskan sikapnya pada Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang, 9 Februari 2011 lalu.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Media Group belum juga menemukan jalan damai terkait aduan masing-masing. Presiden SBY selaku atasan Dipo belum memberikan arahan apa pun soal masalah ini.

Seskab Dipo Alam mengadukan MetroTV ke Dewan Pers. Dipo mempersoalkan Metro TV yang menyebarkan informasi secara sistematis dan masif sehingga menggalang opini bahwa Dipo musuh pers nasional.

Seskab Dipo Alam menegaskan dirinya tidak ada masalah dengan pers Indonesia. Dipo juga melihat tidak ada satu pun alasan untuk memenuhi teguran hukum, mengaku bersalah ataupun minta maaf.

Seskab Dipo Alam ganti akan mempermasalahkan Media Group ke Dewan Pers. Hal yang dipermasalahkan adalah tindakan kelompok itu menggunakan fasilitasnya sebagai perusahaan pers untuk menjatuhkan reputasi Dipo Alam.

Metro TV dan Media Indonesia akhirnya melaporkan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam ke Mabes Polri. Meski tengah melakukan upaya mediasi, Dewan Pers menghargai langkah yang diambil dua media tersebut.

Stasiun televisi Metro TV hari ini akan melaporkan Seskab Dipo Alam ke Polda Metro Jaya. Dipo dilaporkan lantaran tidak menggubris somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Metro TV yang dipimpin oleh pengacara senior OC Kaligis.

Sekjen PBB Ban Ki-moon mendesak dewan keamanan untuk mengambil tindakan tegas terhadap krisis Libia, yang telah menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas.

Delapan bulan penjara bagi tiga terdakwa, Ibrahim Raharusun, Sahar Renoat dan Hasan Tamnge dianggap terlalu ringan.

Disinyalir terdapat mafia hukum di balik pembunuhan kontributor Sun TV Ridwan Salamun. Untuk itu, Dewan Pers pun melakukan koordinasi dengan Presiden SBY dan Jaksa Agung Basrief Arief.