detikInet Realme C3 Si Gaming Monster Tiga Kamera di Kelas Pemula Pembuat smartphone asal China, Realme, mencatatkan sejarah luar biasa pada tahun 2019. Rabu, 19 Feb 2020 00:00 WIB
detikNews Ditanya soal Rencana Pemulangan Anak ISIS Eks WNI, BPIP: Masih Dikaji "Nanti, BPIP masih dalam kajian. Kami belum berani mengungkapkan itu," kata Benny. Selasa, 18 Feb 2020 20:44 WIB
detikNews Debat Hikmahanto Vs Gayus Soal Pencabutan Kewarganegaraan WNI Anggota ISIS Hikmahanto menilai pencabutan status kewarganegaraan WNI pengikut ISIS cukup lewat SK Menteri. Adapun Gayus Lumbuun menilai hal itu dilakukan lewat pengadilan. Selasa, 18 Feb 2020 16:09 WIB
detikNews Pernyataan soal Dokumen Veronica Koman Disesalkan BEM UI, Mahfud Tak Masalah BEM UI menyesalkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut dokumen 'tahanan politik' dari tim Veronica Koman tidak jelas. Apa kata Mahfud? Selasa, 18 Feb 2020 13:40 WIB
detikNews Demokrat soal 'PP Bisa Ubah UU': Lucu, Kok Bisa Salah Ketik Demokrat merasa lucu karena ada pernyataan 'salah ketik' dalam Omnibus Law dari Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkum HAM Yasonna Laoly. Selasa, 18 Feb 2020 12:38 WIB
detikNews BEM UI Sesalkan Mahfud Md yang Sebut Dokumen Veronica Koman Tak Jelas Menko Polhukam Mahfud Md menyebut dokumen aktivis Veronica Koman yang diserahkan BEM UI kemarin tidak jelas. BEM UI menyayangkan sikap Mahfud itu. Selasa, 18 Feb 2020 12:32 WIB
detikNews Mahfud Sebut Ada Salah Ketik, DPR-Pemerintah Akan Perbaiki Omnibus Law Kesalahan ketik pada kalimat 'PP bisa ubah UU' di draf omnibus law menjadi polemik. DPR-Pemerintah akan perbaiki kesalahan ketik tersebut. Selasa, 18 Feb 2020 12:04 WIB
detikNews Omnibus Law UU Diubah Lewat PP: dari Membela, Salah Ketik hingga Ajak Diskusi Kemenko Perekonomian membela RUU itu. Namun, Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly menyatakan salah ketik. Selasa, 18 Feb 2020 08:02 WIB
detikNews Beda Internal Pemerintah Soal 'PP Bisa Ubah UU': Typo vs Direncanakan Perbedaan sikap ditunjukkan pemerintah terkait pasal di omnibus law Cipta Kerja yang menyebut Presiden bisa mengubah UU lewat PP. Selasa, 18 Feb 2020 07:53 WIB
detikNews Dulu UU KPK Typo, Kini Giliran Salah Ketik Omnibus Law UU KPK pernah mengandung salah ketik sebelum diteken oleh Presiden Jokowi. Kini, giliran omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang salah ketik. Selasa, 18 Feb 2020 07:46 WIB