Pemerintah masih ragu-ragu dalam merealisasikan pembatasan BBM bersubsidi. Menkeu Agus Marto saja tidak mengetahuinya kapan pembatasan dilakukan.

KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada Wakil Ketua DPR Anis Matta. Politisi PKS ini akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk Wa Ode Nurhayati.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarif Hasan memastikan usaha mikro tidak dikenai pajak.

Pemerintah tidak kompak dalam merumuskan kebijakan, alhasil tak ada kebijakan matang untuk diimplementasikan, termasuk soal rencana pembatasan BBM.

Tudingan Wa Ode Nurhayati mengenai adanya keterlibatan Wakil Ketua DPR Anis Matta langsung direspons penyidik KPK. Penyidik KPK akan memeriksa Anis pada Kamis 26 April besok.

Presiden SBY menyiapkan 7 siasat untuk para menterinya dalam rangka menjaga perekonomian tetap sehat setelah batalnya kenaikan harga BBM.

Mabes Polri menjelaskan tentang data yang tertampung dalam Kartu Inafis. Menurut, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution, kartu tidak akan berisi catatan keuangan pemiliknya.

Biaya pengadaan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) untuk 44 titik di kantor-kantor Samsat di Pulau Jawa. Inafis tidak memuat mengenai data rekening dan data pajak seperti digembar-gemborkan sebelumnya.

KPK mengaku siap menindaklanjuti informasi Wa Ode, tersangka kasus PPID yang menyebut Wakil Ketua DPR terlibat dalam kasus yang menjeratnya.

Wa Ode menyebut pimpinan Banggar DPR, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey serta Wakil Ketua DPR Anis Matta bertanggung jawab pada kasus PPID.